Batam, Batamnews - Aturan ketat diterapkan pemerintah dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Selain membatasi gerak warga, sejumlah aturan-aturan dinilai kontraproduktif. Warga justru merasa kebijakan yang diterapkan pemerintah  'mencekik leher' mereka.  

Baca juga: PPKM Darurat Bikin Susah Warga, Hanafi Ekra Minta Pemprov Evaluasi

Terutama para pedagang, dan kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Kendati tunduk prosedur prokes dan aturan PPKM Darurat, mereka kebingungan dengan sistem PPKM Darurat yang mengoyak mata pencaharian mereka.

Di Batam misalnya, puluhan pedagang Food Court, Tiban Centre, Kecamatan Sekupang menggeruduk pos PPKM Darurat, Rabu (14/7/2021).

Mereka protes penyekatan jalan. Para pembeli, menurut mereka rata-rata warga Tiban, kesulitan untuk berbelanja ke pasar, sebab jalan ditutup.

"Pembeli kita di pasar, kebanyakan adalah warga perumahan di sekitar, yang akses jalannya ditutup. Kalau dari jalan depan (protokol) itu kan sulit," kata seorang pedagang di pasar Tiban Centre, Boni.

Imbas dari penyekatan jalan di Tiban Centre itu, juga berdampak kepada pedagang foodcourt.

Meskipun telah menerapkan sistem penjualan take away, tidak banyak yang berbelanja. Bahkan ada yang tidak bisa jual beli dalam satu hari.

Yang lebih memprihatinkan adalah pedagang yang jam operasinya pada sore hingga malam hari. Mereka harus tutup setelah jam malam diberlakukan pukul 20.00 WIB.

Oleh karena itu, mereka meminta untuk akses atau jalan masuk ke Tiban Centre untuk dibuka atau dipermudah.

"Tidak ada pembeli di warung saya, padahal bukanya sore dan diminta tutup jam 8 malam. Dua hari ini saya seperti bakar uang saja untuk belanja bahan," ucap Yanti. Penyekatan yang dilakukan, juga membuat minim orderan di aplikasi online. 

Baca juga: Feri Rute Tanjungpinang-Lingga Stop Operasi Imbas PPKM Darurat

"Saya pernah tanya ke driver juga mas, mereka juga rada sulit mau masuk (titik penyekatan) kalau ada orderan di Foodcourt," ucapnya.

Untuk diketahui, penyekatan di tiga titik akses masuk diantaranya, Simpang Tiga Tiban Center, Simpang Tiban McDermott, dan hanya membuka satu akses masuk dari arah Jalan Gajah Mada.

Penyekatan itu pun akhirnya dibongkar. Warga dan pedagang pun terlihat gembira melihat pagar penyekat tersebut dibongkar petugas. Mereka selama beberapa hari ini kesulitan mengakses pasar Tiban Centre setelah disuruh melalui jalur lain.
 
"Dibongkar pagar ini, bukan berarti bebas, tetap kita periksa, dan posko kita mundurkan lokasinya," ujar Camat Sekupang Arman, Rabu (14/7/2021).

Baca juga: Terungkap Alasan Petugas Periksa Kartu Vaksin Saat PPKM Darurat di Batam

Antigen berbayar

Sementara itu di Tanjungpinang,  petugas yang berjaga di kilometer 16, perbatasan Kota Tanjungpinang dengan Kabupaten Bintan, meminta warga yang melintas agar menunjukkan hasil swab antigen.

Jika warga tidak bisa menunjukkan, maka diminta langsung melakukan tes antigen di tempat dengan biaya sendiri.

Buntutnya, Anggota DPRD Tanjungpinang Asman meradang soal tes swab antigen berbayar ini

Asman mempertanyakan soal proses penyekatan dan mewajibkan warga membayar tes antigen tersebut pada Rabu (14/7/2021).

Ia mendatangi lokasi penyekatan tersebut dan sempat marah-marah.

“Kenapa harus berbayar, sedangkan di rumah sakit dan puskesmas semuanya gratis? Kenapa disini harus bayar?” ujar Asman kepada petugas di sana.

Asman pun meminta surat perintah dari Wali Kota Tanjungpinang Rahma soal perintah untuk swab antigen berbayar tersebut. Namun petugas tidak dapat menunjukkan surat tersebut.

Baca juga: Hujan Turun, Penyekatan PPKM Darurat di Batam Jebol

Asman kepada wartawan mengaku menyetujui penyekatan tersebut, namun tidak dengan cara-cara wajib swab berbayar tersebut.

“Sangat disayangkan, karena menurut informasi tes di rumah sakit dan puskesmas itu digratiskan. Tapi kok di sini diwajibkan untuk membayar, sangat memberatkan warga,” katanya.