PPKM Darurat Bikin Susah Warga, Hanafi Ekra Minta Pemprov Evaluasi

PPKM Darurat Bikin Susah Warga, Hanafi Ekra Minta Pemprov Evaluasi

Hanafi Ekra (Foto:ist)

Tanjungpinang, Batamnews - Ketua Fraksi PKS DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Hanafi Ekra berharap Pemprov Kepri bersama Pemko Tanjungpinang dan Batam mengevaluasi kebijakan PPKM Darurat yang dinilainya menyusahkan masyarakat.

Dia mendorong Pemprov Kepri meminta agar kebijakan ini tidak diperpanjang seperti wacana yang beredar. Ditambahkannya, masyarakat banyak yang mengeluh, apalagi khusus Tanjungpinang dan Batam tidaklah sama dengan pulau Jawa dan Bali.

"Kita butuh kebijakan kearifan lokal, tidak semua bisa disamakan dengan pusat, kita dorong Pemprov Kepri lobi lah agar status darurat ini dicabut di Kepri," kata Hanafi kepada Batamnews, kemarin.

Menurutnya, yang punya gaji bulanan seperti ASN tentu tidak masalah. Tapi bagaimana dengan buruh harian, pedagang kecil, serta pelaku UMKM yang tentunya kondisi mereka harus dipikirkan.

Baca juga: Feri Rute Tanjungpinang-Lingga Stop Operasi Imbas PPKM Darurat

"Banyak dampak negatifnya secara ekonomi, padahal ekonomi ini suatu hal juga yang harus dipikirkan. Bukankah kita sama-sama ingin kesehatan pulih dan ekonomi bangkit," ujarnya.

Ditambahkan Hanafi, masalah ekonomi ini adalah masalah perut. Maka jangan sampai ingin menyelamatkan dari Covid tapi masyarakat kelaparan akibatnya pelan-pelan mati karena kelaparan bukan Covid.

"Jadi sah-sah saja jika ada kebijakan untuk mencegah dan menangani Covid, saya pikir cukup PPKM Mikro saja tapi tidak darurat. Tapi evaluasi lah, jangan sampai diperpanjang, lobi juga anggaran bansos APBN untuk kedua wilayah ini," sebut Hanafi Ekra.

Untuk masyarakat, Hanafi Ekra juga berharap dapat memperhatikan Prokes Covid dan pemerintah memberikan teladan terbaiknya agar masyarakat bisa mencontoh hal-hal yang positif.

(ruz)