Begini Isi Pledoi Ahmad Yuda Terdakwa Pembunuhan Mantan Dirut RSUD Padang Sidempuan

Begini Isi Pledoi Ahmad Yuda Terdakwa Pembunuhan Mantan Dirut RSUD Padang Sidempuan

Ahmad Yuda saat membacakan pembelaan atau pledoi di pengadilan.

Batam, Batamnews - Sidang lanjutan kasus pembunuhan eks Direktur RSUD Padang Sidempuan, Tetty Rumondang Harahap, dengan terdakwa Ahmad Yuda bin Hasan, memasuki agenda pembacaan pledoi (nota pembelaan) di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis, 16 Mei 2024.

Penasehat hukum terdakwa, Rano Iskandar Sirait dan Leo Halawa, secara bergantian membacakan pledoi terdakwa Ahmad Yuda bin Hasan di ruang sidang Wirjono Prodjodikoro.

Pada bagian kesimpulan pledoi, Rano dan tim penasehat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman terhadap terdakwa Ahmad Yuda bin Hasan dengan hukuman seadil-adilnya.

"Perlu diketahui, kami (penasehat hukum) tidak membenarkan apa yang diperbuat oleh terdakwa. Kami sepakat bahwa terdakwa dihukum secara adil, bukan pidana mati sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)," ujar Rano.

Rano mengutip isi Alkitab pada surat Mazmur (11:7) yang berbunyi, "Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya," untuk menekankan pentingnya keadilan dalam persidangan.

Menurutnya, tujuan persidangan adalah semata-mata untuk mencari keadilan. Oleh karena itu, pihaknya tidak sepakat dan menolak tuntutan JPU pada pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana) terhadap terdakwa. 

Baca juga: Bantu Ahmad Yuda Habisi Eks Direktur RSUD Tetty Rumondang Harapan, BLP Divonis 7 Tahun Penjara

Seharusnya, terdakwa dikenakan pasal 44 ayat 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

"Kami bertanya-tanya apakah menjadi suatu kebanggaan bagi Jaksa Penuntut Umum jika dapat menuntut terdakwa dengan hukuman mati? Atau ada yang menekan Jaksa dan memaksakan pasal yang seharusnya tidak diterapkan kepada terdakwa?" tanya Rano.

Rano melanjutkan, hal apa yang membuat JPU sulit melaksanakan kewenangan penuntut umum dengan menggunakan hati nurani dalam menetapkan tuntutan terhadap terdakwa? "Karena pada akhirnya kita semua juga akan menuju pada kematian," ungkapnya.

Menurutnya, terdakwa layak dituntut oleh JPU dengan pasal 44 ayat 3 Undang-undang PKDRT yang mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45 juta.

Untuk itu, ia meminta majelis hakim yang mulia agar berkenan mempertimbangkan hal-hal yang telah pihaknya sampaikan. Tujuan khusus hukum adalah memberikan pembelajaran dan pembinaan, bukan semata-mata untuk menghukum dan tindakan pembalasan terhadap terdakwa.

Rano juga menjelaskan sebab muasal peristiwa pembunuhan ini. Perkara ini berasal dari surat tanah yang mana terdakwa merasa dibohongi oleh korban, sebab surat tanah ini dijadikan dasar modal untuk pinjaman.

"Akhirnya berujung ke percekcokan dan berakhirnya emosi yang meluap-luap sehingga tidak bisa terkontrol dan terjadilah pembunuhan. Terdakwa tidak merencanakan pembunuhan dari awal sehingga perkara dapatlah kiranya diputus dengan pasal 44 ayat 3 Undang-undang PKDRT, bukan dengan pasal 340 KHUP (Pembunuhan Berencana)," jelasnya.

Rano menegaskan bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi karena adanya pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan meninggalnya korban, dan terdakwa kalut sehingga akhirnya terdakwa menyiapkan alat dan bahan untuk mensiasati seolah-olah ada kebakaran, bukan direncanakan seperti yang dituduhkan oleh JPU.

"Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, yang saat ini memiliki tanggungan terhadap ibu kandungnya yang sudah lansia dan empat orang anak," bebernya.

Sementara itu, terdakwa Ahmad Yuda bin Hasan menyampaikan pembelaannya sendiri secara langsung kepada majelis hakim. 

Ia mengaku bersalah karena tidak bisa mengontrol emosi ketika terjadi percekcokan dengan korban, yang akhirnya melakukan tindakan kekerasan dengan memukul korban menggunakan batu lesung di bagian kepala yang menyebabkan korban meninggal dunia.

"Saya sangat menyesal atas perbuatan saya. Mohon berikan hukuman seringan-ringannya yang mulia. Saya ingin berbuat baik untuk negeri ini, di mana saya juga telah membentuk kelompok tani (Sawit) di Labuan Batu, Sumatera Utara, banyak juga orang yang bergantung hidup dengan saya. Saya mohon yang mulia majelis hakim memberikan hukuman terhadap saya dengan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya," ujar Ahmad Yuda bin Hasan kepada majelis hakim dengan air mata berlinang dan suara terisak-isak.

Baca juga: Benarkah Ahmad Yuda Membunuh Istrinya, Tetty Rumondang bukan Karena Harta? 

Setelah mendengar pledoi dari penasehat hukum dan terdakwa, ketua majelis hakim, Benny Yoga Dharma, bertanya kepada JPU apakah akan memberikan tanggapan atas pledoi terdakwa.

JPU Adjudian Syafitra menjawab, "Kami akan memberikan keterangan tertulis yang mulia."

Mendengar jawaban dari JPU, ketua majelis hakim Benny Yoga Dharma bermusyawarah dengan hakim anggota, Monalisa Anita Theresia Siagian dan David P. Sitorus. 

Hasil dari musyawarah ini memutuskan bahwa sidang selanjutnya dengan agenda replik dari JPU digelar pada Rabu, 22 Mei 2024.

"Baik, sidang selanjutnya kita agendakan pada tanggal 22 Mei 2024 dengan agenda tanggapan dari penuntut umum atas nota pembelaan dari terdakwa," tutup Benny Yoga Dharma dalam persidangan kali ini.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews