KPU Tegaskan Dokumen Partai Golkar Tidak Valid dalam Sengketa Suara Pemilu di Tanjungpinang

KPU Tegaskan Dokumen Partai Golkar Tidak Valid dalam Sengketa Suara Pemilu di Tanjungpinang

Sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi dengan jawaban dari KPU RI.

Jakarta, Batamnews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa dokumen yang digunakan oleh Partai Golkar untuk mengklaim adanya selisih suara dalam pemilihan anggota DPRD Kota Tanjungpinang daerah pemilihan (dapil) Tanjungpinang 4 tidak valid dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Dalam sidang di Ruang Sidang Pleno Gedung 1 Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, pada Selasa, 14 Mei 2024, Sujana Donandi, kuasa hukum KPU, menjelaskan bahwa proses rekapitulasi di tingkat kecamatan sudah dilakukan pembetulan sesuai dengan lampiran model D-Hasil Kecamatan Kelurahan Tanjung Unggat. 

Pembetulan ini juga dihadiri oleh saksi dari Partai Golkar. “Dokumen C Hasil Salinan dari TPS yang dijadikan dasar oleh Pemohon belum melalui pembetulan di rekapitulasi tingkat kecamatan,” ungkap Sujana Donandi.

Baca juga: Jadwal Sidang PHPU Partai Golkar Tanjungpinang Dimulai pada 2 Mei 2024

KPU menegaskan bahwa Partai Golkar tidak memiliki data pembanding selain dokumen C Hasil Salinan TPS yang belum diperbaiki oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bukit Bestari saat rekapitulasi. 

Semua kejadian selama proses pembetulan rekapitulasi di tingkat kecamatan telah dicatat dalam formulir D-Kejadian Khusus Kecamatan.

Lebih lanjut, KPU menyatakan bahwa model D-Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Bukit Bestari dan model D-Hasil KABKO DPRD Kota Tanjung Pinang Dapil 4 menunjukkan data yang konsisten. 
Jumlah suara yang benar menurut KPU adalah 5.492 suara untuk PDIP, 1.097 suara untuk PSI, dan 1.149 suara untuk Partai Perindo, sehingga tidak ada selisih suara seperti yang diklaim oleh Golkar.

Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan terdapat dua laporan dugaan pelanggaran pemilu mengenai penggelembungan suara salah satu partai politik dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Bukit Bestari. 

Namun, laporan ini telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran sesuai Pasal 535 dan/atau Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Bawaslu Kota Tanjungpinang juga menegaskan tidak pernah menangani temuan atau menerima permohonan penyelesaian sengketa terkait dugaan pelanggaran penggelembungan suara di Kota Tanjungpinang.

Baca juga: MK Terima Gugatan PHPU Partai Golkar Tanjungpinang

Perkara Nomor 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini disidangkan di Panel 1, dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. 

Selain KPU dan Bawaslu, PDIP juga menyampaikan tanggapannya dalam perkara ini sebagai Pihak Terkait.

Dalam petitumnya, Partai Golkar meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional, khusus untuk Dapil Tanjung Pinang 4. 

Golkar juga meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk PDIP sebesar 5.392 suara, Golkar 5.484 suara, PSI 1.127 suara, dan Perindo 1.219 suara di TPS 13 dan TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews