Jakarta, Batamnews - Kejaksaan Agung resmi menetapkan anggota DPR RI, Ismail Thomas, sebagai tersangka dalam sebuah kasus dugaan korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya. 

Ismail Thomas langsung ditahan setelah penetapan status tersangka tersebut.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, mengumumkan keputusan tersebut dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung pada hari Selasa, 15 Agustus 2023. Menurut Ketut Sumedana, Ismail Thomas diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen izin pertambangan yang berkaitan dengan perusahaan PT Sendawar Jaya.

Baca juga : Skandal Penipuan Investasi Bodong Melibatkan Oknum Polisi di Tanjungpinang, Kerugian Capai Rp 90 Juta

"Dalam perkara ini, peran yang bersangkutan adalah memalsukan dokumen-dokumen terkait dengan izin pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan," ungkap Ketut Sumedana.

Kasus ini bermula dari dugaan manipulasi dokumen perjanjian pertambangan yang melibatkan PT Sendawar Jaya. Kejaksaan Agung telah mengidentifikasi Ismail Thomas sebagai individu yang terlibat dalam pemalsuan dokumen tersebut. 

Namun, Ketut Sumedana belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai konstruksi perkaranya.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, Ismail Thomas dikenakan Pasal 9 Undang-Undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Baca juga : Pasangan Kekasih di Tanjungpinang Terlibat Pengeroyokan, Perempuan Ditangkap Polisi Pacar Masih Buron

Pasal ini menyebutkan bahwa pejabat yang sengaja memalsukan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp 250 juta.

Meskipun demikian, pihak Kejaksaan Agung belum mengungkapkan informasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah hukum selanjutnya dan proses persidangan yang akan dijalani oleh Ismail Thomas. 

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan seorang anggota DPR RI, yang diharapkan akan diungkap secara lebih mendalam selama proses penyidikan dan persidangan berlangsung.