Lampung, Batamnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil dua pejabat di Pemerintah Provinsi Lampung untuk klarifikasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mereka pada pekan ini.

Dua pejabat yang akan dipanggil adalah Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, dan Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Reihana.

Baca juga: Bawa Uang Tunai Rp394 Juta Lebih, Dua WNI Ditangkap Saat Baru Turun dari Kapal Fery di Singapura

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyatakan bahwa Wagub akan dipanggil pada Rabu, 17 Mei, sedangkan Kadinkes akan dipanggil pada Jumat, 19 Mei. 

Pahala tidak memberikan informasi terkait alasan atau latar belakang mengapa harta kekayaan Chusnunia perlu diperiksa. Sementara untuk Reihana, ini merupakan kali kedua ia diminta klarifikasi pada tahun ini.

Baca juga: Polresta Barelang Gagalkan Peredaran Narkotika: Ribuan Pil Ekstasi dan Ganja Dimusnahkan

"Saya akan memeriksa terlebih dahulu apakah klarifikasi ini dilakukan karena viral atau ada sesuatu," kata Pahala seperti dilansir cnnindonesia, Selasa (16/5/2023).

Berdasarkan data yang tercatat di elhkpn.kpk.go.id, Chusnunia melaporkan memiliki harta kekayaan senilai Rp13.663.133.913 (Rp13,6 miliar) pada 7 Maret 2022. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan laporan sebelumnya.

Baca juga: Ancaman Alumni PA 212 Terhadap Konser Coldplay di Jakarta, Bandara dan Stadion Akan Dikepung

Pada 8 Maret 2021, Chusnunia melaporkan harta kekayaan senilai Rp12.267.546.300 (Rp12,2 miliar), sedangkan pada 2 April 2020, jumlahnya mencapai Rp10.150.913.695 (Rp10 miliar).

Provinsi Lampung menjadi sorotan publik setelah video kritik dari Tiktoker Bima Yudho Saputro viral di media sosial. Kritik Bima terkait kondisi jalan dan pendidikan di Lampung berhasil menarik perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kemudian melakukan kunjungan untuk mengecek langsung kondisi jalan di Lampung bersama dengan stafnya.