Meranti, Batamnews - Pemutusan kontrak ratusan tenaga honor di Kabupaten Meranti oleh Pemda setempat jadi atensi Laskar Muda Melayu Riau (LM2R). 

Ketua LM2R, Jefrizal justru menilai langkah yang diambil oleh bupati yang merumahkan ribuan honorer menyebabkan kekacauan birokrasi.

Baca juga: Kritik Pemotongan Gaji Honorer Meranti, Legislator: Harusnya Pemerintah Beri Solusi

"Ini bukti bahwa birokrasi Meranti sangat amburadul," kata Jef, Selasa (4/1/2022).

Dikatakannya, pemutusan kontrak kerja honorer bisa berdampak pada instansi pelayanan publik. 

"Semalam terbukti bahwa pelayanan publik tak berjalan. Pengurusan di Disdukcapil semuanya tidak berjalan karena tidak ada lagi honorer yang bertugas," tudingnya.

Jef mengatakan, jika perputaran ekonomi rakyat pun bergantung pada pemerintah. Masyarakat selama ini bekerja sebagai pegawai baik PNS maupun honorer di daerah ini. 

Pasalnya 30 persen APBD Meranti perputarannya di masyarakat. Hal itu tentunya menjadi pemicu mengingatnya angka kemiskinan di 'Tanah Jantan', julukan Kabupaten Meranti.

Baca juga: Puluhan Pegawai Honorer Meranti Terancam Diberhentikan

"Kita tahu bahwa masyarakat Meranti ini, maaf, dominasinya yang pendidikan rendah. Jadi tidak ada yang tak mungkin jika nanti tindak kriminalitas juga akan meningkat," ujarnya.

Jef mengungkapkan, LM2R akan berjuang dan menyuarakan hak masyarakat. Pada Kamis mendatang, mereka akan beraudiensi langsung dengan kepala daerah, Ketua DPRD dan Kapolres daerah setempat untuk membahas perihal tersebut.