Warga Ungar Karimun Minta Kompensasi Kapal Isap Timah Rp 500 ribu/Hari

Warga Ungar Karimun Minta Kompensasi Kapal Isap Timah Rp 500 ribu/Hari

Pertemuan warga dengan pihak kecamatan dan forkopimda terkait aktivitas kapal isap timah di Ungar, Karimun. (Foto: Edo/Batamnews)

Karimun, Batamnews - Warga Desa Batu Limau, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun menghentikan aktivitas kapal isap produksi (KIP) tambang timah di lokasi mereka.

KIP tambang timah itu baru lima hari beroperasi oleh  PT Prima Nusa Artha Unggul (PNAU). Sebelum beraktivitas, KIP itu telah labuh jangkar di perairan Ungar selama 15 hari.

Baca juga: Warga Ungar Karimun Tolak Aktivitas Kapal Isap Timah

Warga merasa aktivias tambang timah ini belum ada kesepakatan antara perusahaan dan warga.

Kendati sebelumnya, masyarakat dan pihak perusahaan telah melakukan pertemuan terlebih dahulu di Kantor Camat Ungar.

Namun dikarenakan tidak ada titik temu dari pembahasan itu, maka masyarakat memutuskan untuk PT PNAU menghentikan sementara aktivitas mereka.

Masyarakat juga meminta KIP tersebut untuk meninggalkan perairan Desa Batu Limau.

"Benar, belum ada kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat terkait aktivitas tambang tersebut. Sehingga, masyarakat meminta untuk dihentikan," kata Camat Ungar, Suzandra, Kamis (30/12/2021).

Warga juga merasa dibohongi oleh pihak perusahaan. Sebab, KIP tersebut telah melakukan aktivitas pengerukan sebelum disetujui warga.

Sebelumnya pihak perusahaan hanya menyebutkan belum melakukan aktivitas dan masih sebatas labuh jangkar.

"Pihak perusahaan menyebutkan mereka hanya melakukan labuh jangkar disana. Tetapi, teryata KIP tersebut telah melakukan aktifitas pengerukan," ucap Andra.

Minta kompensasi

Warga sebenarnya meminta kompensasi kepada perusahaan yang melakukan aktivitas itu. Hanya saja, hal itu tak bisa dipenuhi oleh PT PNAU.

Baca juga: Legiun Veteran di Kundur Karimun Dapat Tali Asih dari PT Timah

Pasalnya warga meminta kompensasi Rp 500 ribu per hari untuk tiap KK. 

"Besaran kompensasi diminta oleh masyarakat ialah sebesar Rp.500 ribu per Kepala Keluarga perharinya, atau sebesar Rp1.5 M untuk 3 ribu KK di dua kelurahan dan satu desa," kata Andra, warga setempat.

Pihaknya, masih menunggu pertemuan selanjutnya untuk membahas lebih lanjut kegiatan pertambangan itu. "Belum tau kapan lagi. Kami masih menunggu mediasi selanjutnya," ujarnya.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews