Karimun, Batamnews - Aktivitas kapal isap produksi (KIP) timah di perairan perairan Batu Tokong Desa Batu Limau menuai penolakan warga Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Kepri.

Kapal itu disebut bukan milik PT Timah Tbk atau mitranya, melainkan milik perusahaan swasta. Operasi kapal itu berpindah-pindah, bahkan sampai wilayah perairan Gading Kecamatan Kundur.

Protes warga ini dituangkan dalam sebuah spanduk yang terpasang di pelabuhan setempat.

"Ada Apa Negeri Ini !!! Maling Teriak Maling Ada Tambang di Negeri Kami. Rakyat Kecil Jadi Penonton di Daerahnya Sendiri. Kemana Pejabat dan Petinggi Negeri Ini???," demikian tulisan di spanduk tersebut.

Dihubungi Batamnews, Suzandra, Camat Ungar membenarkan bahwa protes warga. Pihaknya akan segera memfasilitasi pertemuan warga dengan pihak swasta pemilik kapal.

"Iya, besok mau kita dudukkan dan rapatkan mengenai hal ini," kata pria yang sehari-hari disapa Andra itu, Selasa (28/12/2021).

Dari informasi yang didapatnya, ada sebagaian warga nelayan yang telah mendapat kompensasi dari beroperasi kapal isap milik swasta tersebut.

Namun ia tak mengetahui mengenai prosedur dan impelentasi kompensasi tersebut. 

"Ini yang mau kita bahas besok, mengenai ada yang sudah kompensasi, dan kita juga akan melihat legatitas aktivitas pertambangan di sana," ucap Andra.

Dari informasi yang beredar, dana kompensasi telah diberikan kepada nelayan setempat yang terdampak dari eksploitasi timah di laut, seperti nelayan Desa Batu Limau,  Sungai Buluh dan Kelurahan Alai, Kecamatan Ungar.

Bahkan, kompensasi juga diterima oleh nelayan Desa Lubuk, Kelurahan Gading Sari dan Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur.

Adapun nilai kompensasi yang diberikan adalah senilai Rp 416 ribu per kepala keluarga nelayan.