Meranti, Batamnews - Belakangan, beredar pesan lewat aplikasi percakapan WhatsApp (WA) mengenai honorer yang akan dirumahkan. Hal itu diperkuat dengan wacana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang ingin memberhentikan sebagian tenaga non PNS tersebut.

Bupati Meranti, H Muhammad Adil nampaknya serius menyingkirkan sejumlah tenaga honorer yang dinilai tak taat aturan. Ditambah lagi, beberapa waktu yang lalu, kedapatan puluhan honorer yang mangkir saat inspeksi mendadak (sidak) di hari pertama masuk kerja pasca cuti lebaran 2021.

Sebanyak 34 orang honorer terjaring dalam sidak. Nantinya mereka akan dikenakan sanksi tegas, yakni diberhentikan.

Baca juga: Puluhan Pegawai Honorer Meranti Terancam Diberhentikan

Seiring dengan gencarnya pemerintah setempat untuk mengurangi tenaga honorer, beredar pula pesan singkat WhatsApp yang memperkuat kebijakan tersebut.

Pesan WhatsApp berantai yang dimaksud bertuliskan: "Hasil rapat tadi siang mengenai honor, akan dirumahkan tanggal 1 besok SMA dan D3 dirumahkan sedangkan S1 sesuai jurusan, pengecualian untuk Satpol PP,  damkar, perhubungan dan kebersihan."

Sontak hal tersebut membuat heboh sejumlah masyarakat. Tanpa terkecuali para honorer di Meranti. Para tenaga honorer was-was akan hal itu. Apalagi mereka yang tamatan SMA sederajat dan D3, sesuai dengan klasifikasi yang akan dirumahkan pada pesan singkat itu.

Namun, hal tersebut dibantah langsung oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Meranti, Bakharuddin, Rabu (19/5/2021). Dia menjelaskan bahwa info tersebut tidak jelas. Pihaknya bahkan tidak pernah membuat pesan WhatsApp tersebut.

"Tak jelas tu. Itu bukan dari pihak BKD," bantahnya.

Senada dengan Bakharuddin, Sekda Meranti, Dr H Kamsol juga mengatakan hal senada. Ia bahkan tidak mengetahui adanya pesan WhatsApp yang dimaksud.

Baca juga: Kritik Wacana Pemecatan Honorer, Anggota DPRD Meranti: Jangan Asal Pecat

"Saya bahkan tak mengetahui pesan itu, dari mana asalnya. Bisa jadi itu hoaks," terang Kamsol.

Menurutnya, jika pihak BKD sudah memastikan bahwa pesan tersebut tidak benar, maka itu sudah bisa jadi acuan.

"Kalau BKD mengatakan itu tidak benar, ya sudah jelas, hoaks. Lebih bijak lagi lah kita menggunakan medsos. Ini juga ulah tangan yang tak bertanggungjawab," tutupnya.