Meranti, Batamnews - Wacana pemecatan terhadap tenaga honorer yang tak masuk kantor pasca-libur lebaran mendapat tanggapan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Sopandi.

Ia mengharapkan kepada Bupati Meranti, Muhammad Adil jangan asal memberhentikan saja. Harusnya diberikan surat peringatan (SP) terlebih dahulu.

Karena, menurutnya kemungkinan ada alasan yang masuk akal mengapa tenaga honorer tersebut tidak masuk kantor. 

"Bisa jadi tenaga honorer tersebut terkena Covid-19, sakit atau yang lainnya. Jika memang tidak ada alasan yang jelas kasi saja SP1, bukan asal berhenti saja. Kemungkinan yang akan diberhentikan adalah tulang punggung keluarga, harus manusiawi lah," ujar Sopandi kesal, Selasa (18/5/2021). 

Baca Juga : Puluhan Pegawai Honorer Meranti Terancam Diberhentikan

Pria yang akrab disapa Atah Pandi itu membeberkan, tujuan pemekaran Kepulauan Meranti salah satunya dilakukan agar bagaimana masyarakat tempatan bisa sejahtera dan mendapat hidup yang layak. Itu harus diperjuangkan bersama-sama. 

"Kalau perlu, ajak tokoh-tokoh pendiri kabupaten ini duduk semeja untuk meminta nasehat atau masukan agar kabupaten yang kita cintai ini lebih tepat sasaran masalah kesejahteraan masyarakat," tutup Politisi PAN itu.

Sebelumnya, Bupati Meranti melakukan inspeksi mendadak (sidak) di hari pertama masuk kerja pasca libur Idulfitri di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (17/5/2021).

Baca Juga : Puluhan ASN dan Honorer Pemkab Meranti Mangkir Kerja Pasca-Libur Lebaran

Dalam sidak tersebut, Adil juga menginstruksikan kepada OPD terkait untuk memecat alias memberhentikan tenaga honorer yang tidak masuk. Bagi PNS, tidak diberikan insentif selama 1 bulan.