Batam, Batamnews – Misteri di balik gagalnya keberangkatan kontingen Paduan Suara Wanita Kepulauan Riau ke ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV di Manokwari mulai terkuak.

Dalam konferensi pers yang digelar Senin (29/6/2026), panitia dan pihak travel mengungkap adanya kerja sama di luar sepengetahuan panitia dengan seorang oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak, menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan tiket telah diserahkan kepada pihak travel setelah dana hibah dari pemerintah daerah diterima.

Menurutnya, LPPD telah melunasi pembayaran tiket pulang pergi Batam-Manokwari senilai Rp1.016.300.000 untuk 64 peserta pada 7 Mei 2026.

"Pada 25 Mei kami kembali memastikan kepada pihak travel. Mereka meyakinkan seluruh tiket pulang pergi sudah aman," ujar Jumaga.

Namun, keyakinan itu runtuh menjelang keberangkatan. Setelah dilakukan pengecekan, tiket yang tersedia ternyata hanya untuk rute Batam-Jakarta.

"Setelah kami cek, ternyata tiketnya hanya sampai Batam-Jakarta. Kami sudah berkali-kali mengingatkan, tetapi pihak travel selalu mengatakan semuanya aman," katanya.

Jumaga menegaskan LPPD akan tetap mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Di sisi lain, pihaknya memastikan persoalan tersebut akan dibawa ke jalur hukum.

"Kami tetap bertanggung jawab terhadap penggunaan uang negara. Persoalan ini akan kami selesaikan melalui jalur hukum," tegasnya.

Travel Akui Kelalaian

Dalam kesempatan yang sama, Direktur travel, Vivi Evanti Hasibuan, mengakui kegagalan keberangkatan kontingen berawal dari kesalahan di internal perusahaannya.

Vivi mengungkapkan pekerjaan pengadaan tiket diperolehnya melalui rekomendasi seorang oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang menyarankannya menghubungi Ketua LPPD.

"Saya mendapatkan informasi pekerjaan ini dari seorang oknum pejabat Kepri. Beliau menyarankan saya menghubungi Pak Jumaga agar pekerjaan ini diberikan kepada saya," ungkap Vivi.

Setelah pembayaran tiket diterima dari LPPD pada Mei 2026, Vivi mengaku kembali berkomunikasi dengan oknum tersebut. Tanpa sepengetahuan panitia, keduanya kemudian membuat perjanjian tersendiri.

Dalam perjanjian tertanggal 11 Mei 2026, Vivi sebagai pihak pertama menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada Hendra Eka Putra sebagai pihak kedua untuk mengurus seluruh tiket keberangkatan kontingen.

"Perjanjian ini tidak ada sangkut pautnya dengan LPPD maupun panitia. Ini murni kesepakatan kami berdua," ujarnya.

Vivi menegaskan panitia sama sekali tidak mengetahui adanya kerja sama tersebut.

"LPPD tidak tahu. Ini murni kesalahan kami sebagai agen travel."

Ia mengaku terus meminta kepastian tiket hingga menjelang keberangkatan. Bahkan, baru pada 21 Juni 2026 dirinya menerima kode pemesanan (booking code).

"Pada 25 Mei saya terus menanyakan perkembangan tiket. Baru tanggal 21 Juni saya diberikan kode booking," sebutnya.

Masalah baru terungkap ketika kode tersebut hendak diterbitkan menjadi tiket di bandara.

"Saya baru tahu kejadiannya seperti ini. Perusahaan travel saya dipakai, tetapi yang mengerjakan bukan saya," katanya.

Vivi mengaku telah mengenal Hendra sekitar 15 tahun sehingga mempercayakan seluruh proses pengadaan tiket kepadanya.

"Beliau yang menawarkan agar semua pengurusan tiket diserahkan kepadanya. Saya tidak menyangka hasilnya seperti ini," sesalnya.

Sebagai bentuk keseriusan, kata Vivi, Hendra bahkan sempat menyerahkan sertifikat rumah toko (ruko) sebagai jaminan.

Atas kejadian itu, pihak travel menyatakan siap mengembalikan sisa dana yang belum digunakan kepada LPPD Kepri sekaligus melaporkan oknum tersebut kepada aparat penegak hukum.

"Kerugian ini akan kami pertanggungjawabkan. Dana yang belum terpakai akan kami kembalikan kepada LPPD, dan saya akan melaporkan oknum tersebut," tegasnya.

Pemprov Minta Pertanggungjawaban Dana Hibah

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan seluruh dana hibah untuk keberangkatan kontingen telah disalurkan kepada organisasi penyelenggara.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau, Hendri Kurniadi, mengatakan pemerintah telah mentransfer dana hibah sebesar Rp1,4 miliar ke rekening organisasi penerima.

"Yang jelas, pemerintah sudah memberikan bantuan Rp1,4 miliar dan seluruhnya telah masuk ke rekening organisasinya," ujarnya.

Menurut Hendri, hingga kini pemerintah belum menerima laporan resmi mengenai penyebab batalnya keberangkatan kontingen. Informasi yang diperoleh masih sebatas dari pemberitaan media dan media sosial.

Ia menegaskan organisasi penerima hibah wajib menyampaikan laporan penggunaan anggaran secara rinci karena akan menjadi objek pemeriksaan Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami akan meminta pertanggungjawabannya. Ke mana uangnya dipakai dan untuk apa. Kalau penggunaannya tidak sesuai peruntukan, tentu ada konsekuensi hukum," katanya.

Meski demikian, Hendri mengapresiasi sikap para peserta Pesparawi yang tetap menunjukkan semangat dengan menyanyikan lagu-lagu rohani di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta setelah gagal melanjutkan perjalanan ke Manokwari.

"Mereka tetap tampil dengan kepala tegap di bandara. Itu membuat kami bangga, meskipun secara psikologis tentu mereka kecewa," ujarnya.

Kasus ini kini berpotensi berlanjut ke ranah hukum. Baik LPPD maupun pihak travel sama-sama menyatakan akan melaporkan dugaan penyimpangan yang menyebabkan kontingen Kepulauan Riau gagal mengikuti Pesparawi Nasional XIV di Manokwari.