Lingga, Batamnews - Hari ini, Kejaksaan Negeri Lingga memanggil sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Kepal dinas yang masih aktif maupun yang telah pensiun dari Pemerintah Kabupaten Lingga. 

Pemeriksaan ini diduga terkait penggunaan dana Bantuan Sosial dan Dana Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Lingga kepada berbagai Organisasi Masyarakat, baik formal maupun non-formal yang berkegiatan di Kabupaten Lingga.

Salah satu kepala seksi di Kejaksaan Negeri Lingga telah mengonfirmasi pemanggilan ini. Namun, hingga saat ini, dirinya belum mau memberikan rincian lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan dan sifat dari penyelidikan ini.

Baca juga: Tempat Ngopi dan Kopi Legendaris di "Negeri Seribu Kedai Kopi" Kepulauan Riau

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh media ini melalui salah satu OPD di Kabupaten Lingga, terungkap bahwa pemanggilan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga pada tahun 2020 dan 2021.

"Iya, kami telah menerima surat pemanggilan tersebut, namun kami belum mengetahui secara pasti mengenai materi pemeriksaan yang akan dilakukan," kata sumber tersebut.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lingga ini memunculkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat Kabupaten Lingga. 

Baca juga: Neko Wesha Pawelloy Bahas Krisis Listrik singgung Program 'Kepri Terang' di Lingga

Beberapa pihak menunggu hasil penyelidikan untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai dugaan penyimpangan yang diduga terjadi dalam pengelolaan dana Bantuan Sosial oleh Pemda Lingga. 

Penyelidikan ini juga diharapkan dapat membantu memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik di Kabupaten Lingga. Hingga berita ini diterbitkan, proses pemeriksaan masih sedang berjalan di Kejaksaan Negeri Lingga, yang terletak di Jalan Merdeka No 20, Dabosingkep.