Pekanbaru, Batamnews - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, diminta untuk turun langsung ke Riau guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pertamina Hulu Rokan (PHR) pasca dua tahun periode transisi. 

Dalam hal ini Presiden diharapkan bisa menghadirkan kebijakan kongkrit, bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir, terkait dengan sekelumit persoalan yang terjadi di PT Pertamina Hulu Rokan. 

Pernyataan ini disampaikan, Presiden Mahasiswa Universitas Riau, Khoirul Basar kepada batamnews, Jumat (18/8/2023).

Baca juga: PI 10 Persen PHR Tidak Terealisasi, Presiden BEM Unri: Polda dan Kejati Harus Lakukan Penyelidikan

Khoirul menegaskan bahwa Presiden perlu mengambil tindakan serius terkait proses pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dan 10 persen Participating Interest (PI) dari Pertamina Hulu Rokan yang seharusnya menjadi hak masyarakat Provinsi Riau.

"Saya mendesak Presiden Republik Indonesia bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk segera menyelesaikan segala bentuk proses pencairan DBH serta PI 10 persen Pertamina Hulu Rokan yang sudah seharusnya menjadi hak bagi Masyarakat Provinsi Riau," tegas Khoirul.

Lebih lanjut, Khoirul menjelaskan bahwa ia telah berulang kali mendesak Pertamina Hulu Rokan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh dalam pengelolaannya. 

Baca juga: Gubernur Riau Kena Prank PT PHR, Janji PI 10 Persen dari Blok Rokan Tak Kunjung Diterima

Ia menyoroti pentingnya agar PHR tidak hanya menjadi perusahaan yang semata mengedepankan keuntungan semata, melainkan menjadi agen perubahan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat Riau.

"Jangan sampai PHR dijadikan sebagai Pertamina Hedon Rokan. Tapi, jadikanlah Pertamina yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat Rokan, yang mensejahterakan masyarakat Riau. PHR bukanlah kepemilikan sekelompok individu, tapi kepemilikan rakyat. Jangan jadikan PHR sebagai tempat untuk kepentingan pribadi tertentu," tukas Khoirul.

Khoirul juga mengungkapkan bahwa ia telah menyiapkan surat peringatan untuk Menteri BUMN dengan salinan untuk Presiden. Dia mendesak Presiden untuk merespons dengan mengunjungi langsung lokasi PHR.

Baca juga: BEM Universitas Riau Unjuk Rasa dengan Spanduk: Tuntut Perbaikan dari PHR

"Presiden melalui menteri BUMN-nya harus melihat langsung apa yang terjadi di PHR. Jangan hanya menerima laporan saja, tapi kunjungi dan amati dengan seksama di lapangan. Dan yang paling penting, ajak mahasiswa untuk turun ke lapangan," tambahnya.

Di sisi lain, Humas PT Pertamina Hulu Rokan, Rinta, yang dihubungi melalui pesan WhatsApp pada Jumat (18/8/2023), tampak enggan memberikan tanggapan terkait surat yang dikirimkan oleh BEM Unri dan PI 10 persen. Belum ada respons yang diberikan dari pihaknya.