Batam, Batamnews - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, enggan memberikan komentar mengenai kemungkinan koalisi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kepulauan Riau (Kepri) atau koalisi Kepri 1 pada tahun 2024.

Orang nomor satu di partai berlogo pohon beringin itu, tak mau buka-bukaan soal strategi untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kepri di 2024 mendatang.

Baca juga: Membangun Pipa Jaringan Baru: Upaya BP Batam Atasi Stres Area Sekupang

Perlu diketahui, pertarungan politik menuju kursi Kepri 1 terbilang tak begitu banyak saingan. Nama-nama mentereng yang muncul hanyalah pertahana Ansar Ahmad dan juga Wali Kota Batam Muhammad Rudi.

"Kita fokus ke Pileg dan Pilpres dulu," kata Airlangga, saat ditanya mengenai peluang Ansar-Rudi berkoalisi, pada Senin (5/6/2023) malam, di Batam.

Akan tetapi, Menko Perekonomian RI itu cuma menegaskan bahwasanya Gubernur Kepri saat ini Ansar Ahmad merupakan jagoan di partainya untuk Provinsi Kepri.

Baca juga: Waspada! Jangan Sampai Tertipu, Calo Tiket Indonesia vs Argentina Mulai Marak di Medsos

"Tapi kalau andalan kita selalu Pak Ansar," ujar dia.

Golkar Tegas Tolak Pemilu Proporsional Tertutup

Selain itu, Airlangga dan Partai Golkar juga menegaskan penolakan mereka terhadap sistem Pemilu proporsional tertutup. Mereka dengan tegas mendukung sistem proporsional terbuka.

Saat ini, sistem Pemilu proporsional terbuka sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) dan berpotensi kembali ke sistem proporsional tertutup. 

Baca juga: SBY Mengecam Rencana Perubahan Sistem Pemilu 2024: Potensi Krisis bagi KPU dan Parpol

Dari sembilan fraksi partai di parlemen, hanya PDI-P yang mendukung sistem Pemilu proporsional tertutup, sementara delapan fraksi lainnya telah beberapa kali menyatakan penolakan terhadap perubahan tersebut.

"Aktif delapan partai, termasuk Golkar, mendukung sistem Pemilu proporsional terbuka," tegas Airlangga. 

Ia juga mengklaim bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia lebih condong mendukung Pemilu dengan sistem yang lama, yaitu proporsional terbuka.

"Dalam hal ini, 80 persen masyarakat Indonesia menginginkan Pemilu dengan sistem proporsional terbuka," tambahnya.