Lampung, Batamnews -  Kabupaten Lampung Utara dihadapkan pada penantian konfirmasi pemberangkatan 253 calon jemaah haji (CJH) akibat kendala yang dihadapi dalam hal jumlah kursi pesawat.

Meskipun dijadwalkan untuk diberangkatkan pada awal bulan ini, jemaah haji dari Lampung Utara masih menunggu kepastian karena keterbatasan kursi pesawat yang tersedia.

Baca juga:Bandara Hang Nadim Batam Targetkan Buka Rute Menuju 33 Provinsi di Indonesia, Terbaru 5 Rute

Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU), Feriza Agung, menjelaskan bahwa saat ini terdapat kendala terkait jumlah bangku di pesawat yang menjadi hambatan dalam pemberangkatan jemaah. Dari total jemaah yang tersisa sebanyak 253 orang, hanya terdapat 393 kursi pesawat yang tersedia.

Untuk mengatasi situasi ini, pihak penyelenggara sedang mencari solusi dengan menggabungkan pemberangkatan jemaah dengan kelompok lain agar dapat terbang dalam satu kloter.

Baca juga: KKP Tentukan Harga Patokan Pasir Laut Setelah Terbitnya PP 26 Tahun 2023

"Kami masih menunggu konfirmasi dari provinsi terkait dengan solusi yang akan diambil. Apakah akan digabung dengan kelompok lain atau ada solusi lainnya. Karena jumlah CJH tidak sesuai dengan jumlah kursi pesawat," ungkap Feriza seperti dilansir Lampost.co pada Kamis (1/6/2023).

Selain itu, total jemaah yang akan diberangkatkan dari Lampung Utara tahun ini mencapai 640 orang. Sebanyak 387 jemaah telah diberangkatkan sebelumnya dalam kloter pertama setelah melalui proses seleksi yang melibatkan faktor kesehatan dan persyaratan lainnya.

Feriza juga menjelaskan bahwa keputusan terkait biaya perjalanan haji (BPIH) sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Oleh karena itu, pihak penyelenggara hanya dapat menunggu keputusan resmi dari pemerintah terkait proses pemberangkatan.

Baca juga: Gubernur Ansar Ajak Masyarakat Hayati dan Amalkan Nilai-nilai Pancasila pada Peringatan Hari Lahir Pancasila

Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara, Totong Sunardi, menjelaskan bahwa semua keputusan terkait jadwal pemberangkatan jemaah berada di wewenang Pemerintah Pusat.

"Panitia saat ini sedang melakukan perhitungan dan kami berharap tidak ada kendala sehingga pemberangkatan JCH dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan," ujar Totong.