Dewan Pengupahan Bahas UMP Kepri 2023, Naik Rp 147 Ribu

Dewan Pengupahan Bahas UMP Kepri 2023, Naik Rp 147 Ribu

Ilustrasi

Batam, Batamnews - Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2023 telah dibahas secara tripartit. Dengan unsur yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan pengusaha.

Hasil dari rapat tersebut, UMP provinsi Kepri naik 4,8 persen atau naik sebesar Rp 147.150. Sehingga UMP 2023 menjadi Rp 3.192.322 sedangkan UMP 2022 sebesar Rp 3.042.172.

Kepala Disnakertrans Kepri, Mangara Simarmata mengatakan, hasil pembahasan pengupahan tersebut akan dilaporkan ke Gubernur dalam waktu dekat.

“Nanti ada tim ekonomi beliau yang memberikan masukan kepada gubernur, angka (UMP) bukan dari kami aja, ada dari serikat, dan pengusaha,” ujarnya usai rapat pembahasan upah di Graha Kepri, Rabu (16/11/2022).

Baca juga: Buruh Tuntut UMK Batam 2023 Sebesar Rp 5,3 Juta

Ia menjelaskan, besaran UMP tahun 2023 berdasarkan PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan, dimana upah minimum dihitung dengan menghitung rumus batas atas batas bawah.

“Sesuai PP 36, bagi yang menolak itu merupakan hak konstitusi mereka. Namun hari ini kan sudah lakukan sidang, sudah kuorum dengan jumlah peserta 23 orang dari 3 unsur tripartit,” katanya.

Kenaikan upah sebesar 4,82 persen ini akan ditetapkan oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Penetapan UMP ini paling lambat ditetapkan 20 November 2022 mendatang. 

"Masih ada waktu kurang lebih 4 hari ke depan. Saya berharap penetapan ini bisa diterima oleh semua pihak tentunya," ucap dia.

Baca juga: Buruh Rekomendasikan UMK Batam 2023 Sebesar Rp 5,4 Juta

Sementara itu, Dewan Pengupahan Kepri dari perwakilan SPSI, Muhammad Herman mengatakan pihaknya meminta besaran UMP tahun 2023 dengan besaran Rp 3,3 juta. Katanya, berdasarkan aturan terdahulu di PP nomor 78 tahun 2015, upah minimum dihitung dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Kami ingin hukum berlaku positif, tapi di tahun 2021 diputuskan tidak ada kenaikan, oleh karena itu kami gugat dan menang di MA. Tetapi tidak dieksekusi oleh Gubernur,” ujarnya.

Sebelumnya kaum buruh di Batam meminta upah minimum kota (UMK) tahun 2023 dapat naik hingga 13 persen dalam aksi demonstrasi, Senin (14/11/2022).

“Kenaikan 13 persen dihitung dari inflasi 6,5 persen, pertumbuhan ekonomi 4,5 persen dan alfa 2 persen. Inflasi dan Pertumbuhan ekonomi data year on year (yoy) dari September 2021 sd September 2022. Alfa adalah prediksi periode Oktober hingga Desember 2022,” ujar Ketua Konsulat Cabang FSPMI, Yapet Ramon beberapa waktu lalu.

(ret)
Komentar Via Facebook :