Batam, Batamnews - Realisasi pendapatan daerah dari izin memperkerjakan tenaga asing (IMTA) hingga Oktober 2022 telah mencapai Rp 9,5 miliar. Sementara itu, target dari sektor tersebut sebesar Rp 28 miliar.

Namun saat APBD Perubahan, target tersebut diturunkan menjadi Rp 14 miliar. Sehingga masih ada Rp 5,5 miliar yang belum tercapai dari target tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan, menjelang akhir tahun ini capaian IMTA mengalami sedikit kenaikan.

Baca juga: Wagub Marlin Agustina Diduga Kampanye di Sekolah, Ansar: Setahun Tak Ngantor

Sejak disetujuinya perubahan peraturan daerah terkait retribusi daerah Agustus lalu, pendapatan dari IMTA sudah hampir mencapai Rp 10 miliar.

"Memang pengurusan IMTA ini paling banyak yang urus itu jelang akhir tahun. Untungnya Perda retribusi daerah sudah disetujui Kemenaker. Sehingga daerah bisa mendapatkan retribusi dari orang asing yang ada bekerja di Batam," ujarnya, Sabtu (12/11/2022).

Sebelum Peraturan retribusi daerah tahun 2022 disetujui, retribusi dari mempekerjakan orang asing masuk ke pusat. Semester pertama di tahun ini, Batam tidak mendapatkan retribusi dari IMTA. Namun jelang akhir tahun pengurusan IMTA bisa berjalan maksimal.

"Alhamdulillah, pekerja asing itu mengurus IMTA di akhir tahun. Jadi meskipun semester masuk ke pusat, yang di daerah tetap dapat lebih banyak. Karena tren pengurusan IMTA kebanyakan di akhir tahun," jelasnya.

Rudi mengungkapkan pada tahun depan, diperkirakan jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Batam terbilang banyak. Dengan begitu, pihaknya menargetkan pendapatan daerah dari IMTA sebesar Rp 25 miliar.

Dari dana IMTA tersebut, Disnaker Batam menggunakannya untuk peningkatan keahlian pekerja dan pelatihan bagi para pencari kerja (pencaker) di Batam.

“Setelah Job Fair kemarin, kami sudah evaluasi, mana saja keahlian yang dibutuhkan, sehingga dapat prioritas untuk pelatihan di tahun depan,” katanya.

Dari berita sebelumnya diketahui, posisi welder atau fitter masih sepi peminat sedangkan lowongan untuk posisi tersebut cukup banyak. Bahkan PT SMOE Indonesia yang membuka lowongan untuk kedua posisi tersebut membutuhkan segera untuk diisi.

“Kalau operator produksi banyak yang melamar, tapi untuk yang dibutuhkan sedikit. Total hanya 200-an, namun yang melamar mencapai ribuan orang,” kata dia.

Selain evaluasi mengenai pelatihan bagi pekerja dan pencaker. Rudi juga mengungkapkan akan mengevaluasi sistem perekrutan tenaga kerja dari luar Batam yang dilakukan beberapa perusahaan.

Hal itu berdasarkan kritik dari Anggota Komisi IV, Udin Sihaloho. Ia mengatakan, masih banyak perusahaan yang merekrut pekerja dari luar Batam, padahal putra/i daerah membutuhkan pekerjaan.

“Mengenai hal itu, memang ada, ke depan kami akan evaluasi,” kata Rudi.