Batam, Batamnews - Lebih dari separuh dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau menuai sorotan dari legislatif.

Tak tanggung-tanggung, DPRD Kota Batam menyorot 10 dari 17 OPD yang dinilai memiliki masalah krusial.

Hal itu dijelaskan oleh Jubir Pansus DPRD Batam, Aman saat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Batam 2021 terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi dari Pansus, Kamis (18/8/2022).

Aman mengatakan, sejauh ini Pansus telah melakukan kajian secara mendalam kepada laporan tindak lanjut terhadap rekomendasi dari pihaknya.

Ada beberapa poin penting yang disorot dalam paripurna tersebut. Beberapa masalah atau polemik pun disampaikan oleh dewan. 

Namun, DPRD kali ini lebih merujuk pada rekomendasi dari Pansus. Bahwa ada 10 OPD di Batam yang akan atau perlu dilakukan pembahasan secara mendalam.

"Dari total 17 OPD di lingkungan Pemko Batam, 10 diantaranya perlu dilakukan pembahasan mendalam karena ada beberapa masalah," ujarnya.

Aman melanjutkan, duduk permasalahannya haruslah tepat. Dilakukan bersama setiap kepala OPD agar mendapat hasil yang memuaskan serta sesuai dengan harapan.

OPD yang dimaksud diantaranya, Bapelitbangda, Inspektorat, BKPSDM, BPKAD, Bapenda, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perkimtan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta terakhir Dinas Perhubungan.

Aman mencontohkan, seperti Bapenda yang kecolongan pajak restoran. Lalu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang kurang bertanggungjawab terhadap penanganan air bersih bagi masyarakat hinterland.

Serta, Dinas Bina Marga yang kurang perhatian terhadap kerusakan jalan, yang menjadi kewenangan Pemko Batam.

"Dari 10 OPD ini, masing-masing punya masalah sendiri. Kami juga menilai ini perlu dibahas mendalam dikarenakan krusialnya permasalahan dan rekomendasi yang diberikan termasuk kualitas tindaklanjuti yang dilakukan," pungkas Aman.