Batam, Batamnews - DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau, menilai bahwa eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Kota Batam, tak serius dalam mengelola dana CSR.

Legislatif beranggapan, dengan keberadaan perusahaan di Batam yang menggurita, bisa memberikan dampak baik atau positif bagi masyarakat dalam hal penyaluran dana CSR.

Anggota Komisi IV DPRD Batam, Muhammad Mustofa menyebut, bahwa harusnya Pemko Batam melakukan pencatatan secara ril terkait penyaluran CSR. 

Pada dasarnya, pemerintah setempat cuma mengkoordinir CSR, serta wajib bagi Pemko Batam untuk transparan atas perusahaan mana saja yang sudah menyerahkan CSR tersebut.

"Data yang dipaparkan Pemko Batam tidak sesuai dengan temuan kami, salah satu contoh, CSR dari BRK Syariah," kata dia, dalam paripurna Laporan Pansus LKPJ, Kamis (19/8/2022).

Dengan adanya kejadian seperti ini, DPRD Batam sudah melakukan uji petik terhadap sejumlah perusahaan. Alhasil, yang didapat sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pemko Batam.

Sementara itu, Ketua Pansus DPRD, Aman mengatakan, pihaknya menilai Pemko Batam tidak serius dalam mengelola dana CSR. 

"Bagi kami ini catatan buruk untuk Pemko Batam. Di mana ribuan perusahaan yang ada di Batam, namun pengelolaan CSR tidak transparan," kata Aman.

Dia melanjutkan, sebagian besar perusahaan yang ada di Batam telah siap berkolaborasi dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

"Ribuan perusahaan siap berkontribusi pada pembangunan Kota Batam, akan tetapi pada faktanya, Pemko Batam tidak serius dalam pengelolaan CSR tersebut," pungkasnya.