Batam, Batamnews - DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), melakukan rapat dengar pendapat (RDP) soal penyelesaian titik kampung tua. Dari 37 titik, ada beberapa yang belum selesai.

Ketua Bapemperda DPRD Batam, Muhammad Mustofa menyebutkan, penyelesaian masalah titik kampung tua ini masih terus berlanjut. Harus melewati tahapan atau proses-proses agar dapat titik terang.

"RDP hari ini menindaklanjuti dari RDPU yang dilakukan pimpinan kemarin. Dari 37 titik ada beberapa yang belum selesai. Jadi, ini masalah tanah, tentu berproses. Ada tahapan-tahapan yang harus diselesaikan," ujarnya, Kamis (7/7/2022) saat diwawancarai usai rapat.

Baca juga: Tak Memuaskan, Dewan Tangguhkan RDP Soal Perizinan Usaha di Batam

Sesuai data yang dihimpun dan dilaporkan oleh pihak dinas terkait ke dewan, ada penambahan-penambahan sertifikat tanah. Fokus DPRD saat ini mengumpulkan data-data terlebih dahulu.

"BPN mengerjakan yang sudah clear and clean. Yang belum selesai, itu diselesaikan di dinas terkait. Yang hutan lindung itu nunggu jawaban KLHK," kata dia.

Mustofa melanjutkan, skema penyelesaian kampung tua harus benar dan tepat, serta terus diawasi. Dinas-dinas terkait juga harus mengoneksikan data-data terkait hal itu.

Ditanya soal kapan penyelesaian bisa rampung, dia tak berani memberikan target atau rentang waktu menyelesaikan polemik titik kampung tua di Batam.

Baca juga: Lik Khai Usir Perwakilan Bapenda saat RDP Bahas Perizinan Usaha Batam

"Proses ini tak semudah yang dibayangkan oleh masyarakat yang meminta penyelesaiannya secepat kilat. Kita tak berani kasi target, karena ada masalah teknis lain," ujarnya.

Untuk pembahasan RDP, dewan fokus mengumpulkan data-data lengkap dari dinas terkait. Dari 37 titik kampung tua, tidak semuanya belum selesai.

"Ada yang sudah selesai, yang tidak selesai tentu kita harus mencari titik terangnya. Kita fokus melengkapi data-data dulu. Kalau kami tak punya data nanti mau. Tidak sertamerta juga 37 titik kampung tua tak selesai," pungkas Mustofa.