Jakarta, Batamnews - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Polri sepakat dalam peningkatan koordinasi dalam menghadapi sindikat penyelundupan TKI Ilegal di Indonesia. Apalagi tak dinafikan jika sindikat ini juga melibatkan oknum aparat.

Kepala BP2MI, Benny Ramdhani dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan pertemuan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (4/1/2022).

Baca juga: Acing Pemilik Pelabuhan Tikus TKI Ilegal Dijerat Pasal Berlapis

Pertemuan itu membahas kasus pengiriman PMI secara Ilegal ke Malayasia yang menjadi petaka, pada kejadian 15 Desember 2021 di Johor Bahru.

Seperti diketahui, 21 orang meninggal dunia, 13 orang dalam proses hukum di Malaysia dan 30 orang hilang setelah perahu boat yang mereka awaki terbalik dan karam.

"Mabes Polri telah memberi respon cepat telah mengambil tindakan tepat di lapangan. Baik penanganan korban yang meninggal dan selamat, termasuk penanganan kasus kejahatan penemapatan Ilegal PMI nya," aku Benny dalam keterangan tertulis.
 
Pihaknya mengapresiasi Polri melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para pelaku yang terlibat dalam pengiriman pekerja migran ilegal ke Malaysia.

"Tidak hanya kepada calo yang merekrut para pekerja migran di daerah kemudian handler, tapi juga menanhkap pemilik kapal dan pemilik pelabuhan sekaligus pelaku utama yang merupakan pemodal yang memfasilitasi terjadinya kejahatan pengiriman pekerja migran illegal, atas nama Susanto alias Acing," sebutnya.
 
Kapolri, Jendral Listyo sepakat bahwa PMI adalah pahlawan devisa yang harus mendapatkan perlindungan negara.

Baca juga: Jalur Tikus TKI Ilegal, Pelabuhan Rakyat Sei Gentong Disegel Polisi

"Sindikat penampatan Ilegal adalah bisnis kotor yang harus diperangi negara. Sindikat PMI illegal yang hanya mengambil keuntungan dari para PMI tidak bisa dibiarkan," ucapnya.

Semua program BP2MI terkait perlindungan kepada PMI dan keluarganya, dan upaya memerangi sindikat penempatan Ilegal PMI, Polri ditegaskannya akan memberikan dukungan penuh.

"Kami minta BP2MI untuk tidak segan dan ragu melaporkan jika ada temuan di lapangan terkait keterlibatan anggota Polri. Sebagai Kapolri tidak akan segan mengambil tindakan tegas sebagai bentuk penegakkan hukum," ucap Kapolri.