Batam, Batamnews - Tragedi tenggelamnya kapal pembawa imigran gelap dari Indonesia ke Malaysia beberapa waktu lalu tentunya sangat disesalkan. Kejadian ini membuka mata banyak orang bahwa praktik human trafficking masih marak terjadi.

Anggota DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Uba Ingan Sigalingging  berpendapat musibah ini menjadi tamparan keras di akhir tahun bagi UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tanjungpinang dan Polda Kepri.

"Atas kecelakaan ini patut untuk kita sesalkan dan berduka cita. Ini satu bentuk kegagalan aparat kepolisian dalam melakukan pengawasan atas terjadinya musibah," ujar Uba, Jumat (17/12/2021) malam.

Baca: Korban Tewas Kapal TKI Tenggelam di Johor Kini 21 Orang

Ia melihat bahwa kecelakaan ini adalah salah satu dari sekian banyak pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri. Hal ini juga dirasa janggal karena pengiriman TKI ilegal dalam jumlah besar bisa tidak terdeteksi.

"Kalau kita lihat dari kejadian ini, ibaratnya jika satu yang dikirim tidak mungkin satu yang kecelakaan, biasanya ada yang lain. Yang jadi pertanyaannya, apa yang dilakukan Ditpolair di bawah naungan Polda Kepri?," kata dia.

Uba juga sependapat dengan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani yang mengatakan bahwa hal ini adalah kejahatan serius dan harus diselidiki dan diinvestigasi secara baik dan benar.

Baca: KJRI Johor Rilis Data Korban Selamat Kapal TKI Tenggelam, Ada dari Batam dan Karimun

Oleh karena itu, Uba lebih melihat bagaimana hulu dari persoalan pengiriman tenaga kerja ilegal tersebut. Banyaknya pintu keluar atau pelabuhan kecil bukan jadi alasan, tapi harusnya kepolisian sudah memiliki data terkait dengan siapa-siapa saja yang bermain dalam pengiriman tenaga kerja ilegal.

"Apapun alasannya hal ini tidak bisa terjadi, dengan kata lain ini kejahatan yang sangat keji dan serius. Ini sesuatu yang menurut kami menjadi catatan penting di akhir tahun untuk Polda Kepri, khususnya Ditpolair karena memang seharusnya fungsi intelijennya berjalan," katanya.

Beking Membeking

Dia berharap, harus ada upaya atau langkah-langkah konkret yang dilakukan Polda Kepri untuk bisa menyelidiki dan menangkap dalang dari pengiriman TKI ilegal tersebut.

"Kita berbicara tentang bagaimana penanganan di Kepri secara khusus. Kalau misalnya ada kerjasama dengan pihak dari sana (Malaysia) itu pasti, karena ini supply and demand, prinsipnya ada tawaran dan ada permintaan. Ini hukumnya hukum pasar," ujar Uba.

Bisa dipastikan bahwa praktik human trafficking sudah sering terjadi, hanya saja tidak terekspos. Lalu bagaimana dengan kejadian yang tidak terekspos.

Baca: BP2MI Bentuk Tim Khusus Investigasi Tenggelamnya Kapal Pengangkut TKI

Lewat data dari Bank Dunia, Uba menjelaskan bahwa jumlah TKI Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan yang terdata secara resmi di BP2MI.

Data BP2MI menyebutkan ada 4,4 juta pekerja migran Indonesia di 150 negara.

Namun data berbeda disajikan oleh World Bank yang menyatakan ada 9 juta pekerja migran Indonesia yang bekerja di seluruh dunia.

"Artinya banyak pengiriman tenaga kerja ilegal yang selama ini berjalan. Kami juga menduga bahwa praktik ini sudah menyangkut backing-membacking," ujarnya.

Pemicu Tingginya Human Trafficking

Selain dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya tingkat pengangguran di masyarakat, pemicu lain dari human trafficking ialah minimnya edukasi yang dilakukan oleh pemerintah.

"Rendahnya edukasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Misalnya bagaimana mereka diperas, bagaimana mereka dijadikan alat, bagaimana mereka dijadikan sapi perah terkait human trafficking. Ini kan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Inilah peran dari pemerintah untuk memberikan edukasi ke masyarakat sehingga mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka itu menjadi objek perdagangan," katanya.

Baca: Nama-nama Identitas Korban Bot Pancung TKI Ilegal yang Karam di Malaysia

Uba menekankan, kejadian keji seperti ini jangan sampai terulang kembali. Polda Kepri juga diminta untuk menjalankan tugasnya sebaik mungkin.

"Masa sih Polda nggak tahu siapa pemain-pemain trafficking ini," kata Uba. 

Ia juga menyarankan, Polda Kepri lebih intens berkomunikasi dengan kepolisian Malaysia terutama soal pemantauan aktivitas ilegal di laut, khususnya trafficking.