Batam, Batamnews - Pengamat politik, Zamzami A Karimun berpendapat seleksi Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian pertarungan politik antara Gubernur Ansar Ahmad dengan Wali Kota Batam, Rudi.

"Persaingan politik antara Ansar dan Rudi itu sudah terbuka, nyata, tidak sembunyi-sembunyi. Masing-masing memiliki orang yang ingin dijadikan sebagai Sekda Kepri," kata Zamzami, di Tanjungpinang, Jumat (8/10/2021), dikutip Batamnews dari Antara.

Baca juga: Menakar Sekda Kepri: Orang Marlin vs Orang Ansar

Zamzami, yang juga mantan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang mengatakan konflik politik antara Ansar dan Wagub Kepri Marlin Agustina, yang juga istri dari Wali Kota Batam, pernah disampaikan secara terbuka oleh Ansar Ahmad dalam konferensi pers di Batam belum lama ini.

Sejak itu, publik tidak meraba-raba lagi terhadap isu persaingan politik antara Ansar dengan Rudi yang diperkirakan akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Kepri pada Pilkada Kepri 2024. Bahkan publik pun tidak mencurigai seleksi Sekda Kepri jika Ansar tidak membongkar hubungan yang kurang baik antara dirinya dengan Marlin.

Konflik itu diduga bermula ketika Rudi atau Marlin dengan Ansar memperebutkan jabatan Sekda Kepri. Konflik itu diduga bermula dari janji politik antara politisi yang berhasil memenangkan Pilkada Kepri tahun 2020 tersebut. Janji politik itu dikaitkan dengan siapa yang berhak menetapkan Sekda Kepri.

Kini penyeleksian Sekda Kepri sudah memasuki tiga besar, yakni Misni, Adi Prihantara, dan Sardison 

Baca juga: Calon Sekda Kepri, Adi Prihantara Didukung Anak Gubernur Ansar Ahmad

Menurut Zamzami, nama calon Sekda Kepri yang dibayangi Ansar Ahmad adalah Adi Prihantara, yang saat ini masih menjabat sebagai Sekda Bintan. Sedangkan Jefriden, yang menjabat sebagai Sekda Batam merupakan pejabat yang diinginkan Rudi atau Marlin sebagai Sekda Kepri.

"Kalau Sardison, kontak dengan Ansar sepertinya kurang dekat, meski pernah menjabat sebagai Camat Bintan Utara saat Ansar menjabat sebagai Bupati Bintan. Perkembangan saat ini, terlihat masing-masing membawa gerbong," ujarnya.

Zamzami menjelaskan seleksi Sekda Kepri berujung pada keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Hal itu sesuai dengan UU Nomor 5/2014 tentang ASN, UU Nomor 11/2017 tentang Manajemen PNS, dan Peraturan MenPAN RB Nomor 25/2019.

"Kita menginginkan proses seleksi terhadap jabatan ASN bebas dari kepentingan politik kekuasaan, karena nantinya berhubungan dengan kepentingan rakyat. ASN akan terbiasa tidak netral, dan memberi pelayanan diskriminatif ketika dibawa dalam pusat kepentingan politik yang berupaya memelihara kekuasaan," katanya.

Baca juga: Tak Satupun Pejabat Pemko Batam Lolos 3 Besar Calon Sekda Kepri

Anggota Panitia Seleksi (Pansel) Sekda Kepri, Prof Agung Dhamar Syakti mengatakan tiga calon Sekda Kepri masih harus melalui tiga tahapan lagi yakni hasil evaluasi Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap pelaksanaan penyeleksian, pengawasan dari PPATK, dan juga penilaian dari Badan Intelijen Negara (BIN).

"Tugas pansel sudah selesai mengantarkan tiga orang calon Sekda Kepri. Nama-nama itu sudah diserahkan kepada gubernur," katanya.

Menurut dia, selama proses penyeleksian, tidak ada intervensi dari pihak manapun. Pansel bekerja sesuai prosedur, dan menilai secara objektif terhadap kemampuan calon Sekda Kepri.

"Tidak ada pesanan dari pihak manapun. Kami bekerja sesuai amanah yang diberikan, memberikan penilaian yang objektif," tegasnya.