Menakar Sekda Kepri: Orang Marlin vs Orang Ansar

Menakar Sekda Kepri: Orang Marlin vs Orang Ansar

Ilustrasi. (Foto: Radar Mandalika)

Oleh: Robby Patria

SULIT untuk meniadakan faksi-faksi dalam proses pemilihan sekretaris daerah (Sekda) antara orangnya gubernur dan orang wakil gubernur. Lihat saja, dua Sekda yakni dari Bintan Adi Prihantara dan dari Sekda Batam Jefridin ikut serta dalam bursa pejabat setara eselon I b itu.

Dari Batam setidaknya ada tiga pejabat penting yang ikut seleksi. Mereka dekat dengan Wali Kota Batam dan tentu juga Wakil Gubernur Marlin Agustina. Selain Jefridin, ada Yusfa Hendri, dan Raja Azmansyah.

Sementara dari Pemprov Kepri ada nama Sardison Kepala Dinas PMD, lalu ada nama Misbardi lama menjadi Kabiro Pemerintahan, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Misni. Ketiga orang ini sepengetahuan penulis tidak terlalu dekat dengan Ansar Ahmad. Yang pernah bekerjasama sama dengan Ansar saat bupati adalah Sardison. Namun ia pindah ke Provinsi Kepri ketika zaman Ismeth Abdullah menjadi gubernur. Sardison meninggalkan Ansar.

Ia mengikuti sekolah khusus kepemimpinan bersama dengan Jefridin. Ini salah satu sekolah singkat persiapan untuk menjadi eselon I.

Dengan melihat komposisi figur yang ikut, maka besar kemungkinan tiga nama yang akan dipilih Timsel bisa saja Jefridin, Adi Prihantara dan Sardison. Karena ketiganya pejabat yang sudah lama malang melintang di birokrasi dengan jejak rekam yang terlihat baik tidak ada tersangkut masalah hukum di pemerintahan.

Adi saat menjadi Sekda Bintan tidak banyak bicara di publik. Dia tipe pekerja yang penampilannya biasa-biasa saja. Ini tipe pekerja yang disebut-sebut diinginkan Ansar. Di beberapa media masa, Ansar menyebutkan mencari sosok pekerja profesional guna membantunya di posisi kunci yakni Sekda.

Hanya saja, jika Adi Prihantara dipilih Ansar ke Provinsi Kepri, maka Sekda Bintan akan kosong. Bahkan saat ini ada 9 jabatan di Bintan yang kosong. Ditambah hengkangnya Adi, bisa jadi Bintan akan kehilangan pejabat senior.

Plt Bupati Bintan Roby Kurniawan harus menempatkan pejabat yang berkualitas di jajaran eselon II agar selama tiga tahun ke depan bisa mewujudkan visi misi ketika kampanye 2020.

Ansar juga akan mempertimbangkan persoalan anaknya yang akan jadi bupati di Bintan harus didampingi pejabat berpengalaman di birokrasi. Apalagi sampai tahun 2022, banyak pejabat senior di Bintan saat Ansar jadi bupati sudah pensiun.

Sosok Sekda Bintan yang baru jika Ansar memilih Adi Prihantara, ada sejumlah nama dan pernah menduduki posisi bagus yakni Sutioso. Ia termasuk pejabat Bintan yang dekat dengan Ansar dan dekat dengan Roby Kurniawan. Siapapun bupatinya, Sutioso tetap menduduki jabatan strategis di Pemkab Bintan. Sutioso merangkap Asisten dan Kepala Bapelitbang Kabupaten Bintan.

Selain Sutioso, jika ada nama Luki Zaiman Prawira, mantan Kadis Pariwisata Bintan yang pindah menjadi Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau saat ini. Jika Luki Zaiman kembali ke Bintan menduduki jabatan sekda, maka ia memperkuat tim kerja setelah ditinggal Adi. Dua nama itu berpotensi menjadi Sekda.

Namun lagi lagi, Ansar tentu sudah menghitung posisi Adi Prihantara jika menjadi Sekda Kepri. Apalagi Plt Bupati telah mengizinkan Adi membantu ayahnya di provinsi. Mereka telah memiliki pertimbangan politik yang matang menjadikan Adi Prihantara sebagai Sekda Kepri menjelang usia pensiun beberapa tahun lagi. Karena Adi saat ini pejabat yang paling senior dari nama-nama yang mendaftar.

Perjanjian Politik

 

Setelah beberapa kali pertemuan Ansar dengan Rudi baru disepakati Marlin bersedia jadi wakil gubernur mendampingi Ansar dengan sejumlah perjanjian. Salah satu perjanjian itu posisi sekretaris daerah akan berasal dari Batam. Karena pertimbangannya adalah Batam titik kunci keberhasilan Kepri. Kemudian beberapa jabatan eselon II.

Mulai dari jumlah penduduk, sisi kontribusi perekonomian, dan hingga persoalan lain. Maka, posisi Sekda akan diisi dari orang-orang wakil gubernur dalam perjanjian tertulis di atas materai tersebut sudah disepakati kedua belah pihak baik tim sukses dan calon kepala daerah.

Jika Ansar sebagai gubernur menunaikan perjanjian di Radisson, maka besar kemungkinannya yang terpilih adalah Jefridin. Jika tak ikut perjanjian itu, lagi lagi Adi Prihantara akan muncul jadi pemenang. Antara keduanya sudah pengalaman menduduki jabatan Sekda di daerah masing masing.

Dari sisi kemampuan tak diragukan lagi. Bahkan Jefridin sebagai sekda dengan Ketua Tim Anggaran Daerah senilai Rp 2 triliun. Sementara Adi Ketua Tim Anggaran Daerah sebesar Rp 1 triliun lebih.

Jefridin memang kenyang pengalaman di beberapa organisasi agaknya lebih luwes menghadapi birokrasi menyelaraskan kepentingan birokrasi dan kepentingan politik gubernur dan DPRD. Ia lama berkecimpung di KNPI Batam. Itu yang membedakan dengan Adi Prihantara soal pengalaman organisasi.

Selama ini sejak Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan pemerintahan di tahun 2004 hingga 2021 memang belum ada pejabat Batam yang berhasil menjadi Sekda Kepri. Suhajar Diantoro pejabat Karimun, sama dengan Arief Fadillah.

Kemudian Robert Iwan dari pejabat Kabupaten Kepri atau Bintan. Sedangkan Eddy Wijaya dibawa dari Pemprov Riau. Dan Lamidi yang jadi pejabat Sekda juga lama membangun karir dari Kabupaten Bintan dan pernah jadi Sekda Bintan.

Titik puncak hubungan Ansar dan Marlin akan bisa "mencair" seperti di awal bagaimana di awal pasangan ini dipertemukan awalnya melalui perantara Tengku Afrizal dan Khazalik. Keduanya anggota DPRD Provinsi Kepri dari Fraksi Nasdem.

Namun jika perjanjian itu hanya janji sekadar janji, dapat dibayangkan ke depan kondisi politik di Kepri. Tentu semua pihak akan memiliki asumsi masing-masing. Paling mungkin Rudi akan melawan Ansar di 2024. Dan riak-riak itu mulai terasa lebih keras di 2022 karena sudah dimulainya tahapan pemilu legislatif. Bahkan Ansar pun pernah menyatakan terbuka kondisi pelik antara gubernur dan wakil gubernur.

Siapapun yang akan menjadi Sekda, pastilah sosok pilihan terbaik baik dari sisi kompetensi, jejak rekam dan integritas. Tentunya tak kalah penentu adalah faktor keputusan politik kepala daerah dengan siapa kepala daerah dapat lebih nyaman bekerjasama.

Penulis adalah Wakil Ketua ICMI Tanjungpinang


Berita Terkait