Batam, Batamnews - Isu keretakan antara Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Wagub, Marlin Agustina akhirnya terungkap. Ansar tak menafikan hal itu. 

Ia pun blak-blakan saat ditanyai para jurnalis terkait kabar tak sedap yang selama ini berhembus kencang.

Menurut Ansar, ada hal yang membuat situasi ini terjadi. Ia menyebut komitmen keduanya tak terjalin dengan baik sejauh ini.

Baca juga: PMR Yakinkan HM Rudi Tak Seburuk Tudingan Politis Isu Keretakan Ansar-Marlin

 “Saya kerja berdasarkan referensi undang-undang, saya komitmen kalau yang sebelah sana juga komitmen,” ujar Ansar, Senin (9/8/2021). 

Ansar merujuk kepada kubu politik pendukung Marlin yakni Nasdem Kepri, yang harusnya menjadi partner politik mereka saat ini. 

Apalagi niatan kubu Marlin (nasdem) soal menempatkan nama di jabatan Sekda dan kepala dinas ditolak Ansar Ahmad.

Kegiatan wagub diblokir?

Sejak Februari 2021 dilantik, Ansar mengaku telah mendisposisikan tugas kepada Wagub Kepri, Marlin Agustina dengan terstruktur. 

Ia juga menuturkan selama ada acara-acara menyangkut tugas pemerintahan, Ansar mengundang Marlin, namun ternyata Marlin selalu berhalangan hadir.

“Mungkin punya kesibukan lain, mendampingi pak Rudi (Wali Kota Batam, suami Marlin),” katanya.

Baca juga: Isu Keretakan Pimpinan Kepri: Ansar Membantah, Marlin Pilih Tutup Mulut 

Ansar juga menegaskan selama ini Ia tidak pernah berupaya untuk memblokir kegiatan Wagub Marlin. 

Pada beberapa kesempatan, Ansar juga menegaskan kepada Inspektorat, jika ada temuan bisa lapor langsung kepada Wagub Kepri. Namun ternyata menurutnya niat baik tersebut tidak direspon yang sama oleh Marlin.

Sambutan di Batam

Seperti diketahui, tak hanya hubungan dengan Marlin, hubungan Gubernur Ansar dengan suami Marlin, HM Rudi yang notabene Wali Kota Batam juga dikabarkan renggang. 

Marlin diusung oleh Partai Nasdem. Dimana Ketua DPW Partai Nasdem Kepri tak lain adalah HM Rudi.

Perselisihan kedua kubu politik pun mulai kentara, diantara Golkar yang mengusung Ansar dan Nasdem yang mengusung Marlin. 

Padahal kedua kubu seharusnya sama-sama memberikan dukungan kepada pasangan Ansar-Marlin yang memenangkan Pilkada Kepri.

Ada hal tak mengenakkan yang dirasakan Ansar saat berkunjung ke Kota Batam. Sebelumnya, beberapa kali ke luar daerah di Kepri, Ansar mengaku disambut luar biasa. 

Baca juga: Uba: Isu Keretakan Ansar-Marlin Berdampak Lemahnya Serapan APBD

Berbanding terbalik ketika berkunjung ke Batam, bahkan tidak ada yang hadir mewakili Wali Kota Batam.

“Contohnya tadi saat saya menyerahkan bantuan, tidak ada camat yang datang, tidak ada yang mewakili Wali Kota, toh bantuan yang saya kasih itu untuk warga Batam juga,” kata Gubernur Provinsi Kepri itu.
 
Ketua tim Kampanye Ansar-Marlin angkat bicara

Pada kesempatan yang sama, ketua tim kampanye Ansar-Marlin pada Pilkada lalu, Ade Angga dari Partai Golkar menjelaskan isu yang berkembang saat ini. Kubu mereka kerap mendapat fitnahan

Ia menyampaikan hal wajar jika satu partai politik (parpol) membuat kesepakatan dengan parpol lain. Dan kesepakatan yang mereka telah buat ada yang tertulis dan ada yang tidak. 

“Kami pastikan kesepakatan yang kami buat mempunyai saksi lebih dari dua orang,” ujar Ade. 

Untuk membuat perjanjian tersebut, Ade mengaku partai Golkar telah melakukan pengorbanan dengan tidak mencalonkan kader mereka pada Pilwako Batam. 

Hal ini dilakukan untuk kesepakan tidak tertulis, bahwa mereka (nasdem) bersama-sama berjuang di Pilkada di Batam dan Bintan.

“Namun ternyata perjanjian itu dikhianati. Pada pilbup Bintan, dari pihak mereka (nasdem) ada yang mencalonkan,” kata dia. 

Selanjutnya, ketika Ansar-Marlin baru saja dilantik pada Februari lalu. Namun pada bulan Maret, diketahui Muhammad Rudi menyatakan diri untuk maju Pilgub Kepri tahun 2024. 

Baca juga: Kontrak Politik Bikin Retak Ansar-Marlin, Ini Kata Politisi Nasdem Batam Lik Khai

“Baru saja pelantikan, tapi mau mencalonkan diri 2024, artinya mau jadi lawan politik, ada jejak digitalnya,” jelasnya. 

Soal transaksi jabatan

Mengenai perjanjian tertulis yang telah mereka buat, Ade mengaku memang ada pembicaran politis soal jabatan, yaitu jabatan sekretaris daerah dan beberapa kepala dinas. 

Namun dalam surat perjanjian tersebut, tidak disebutkan secara rinci nama-nama untuk mengisi jabatan yang dimaksud.

Ia menambahkan dalam surat perjanjian tersebut dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa jika ada perselisihan, maka akan dimusyawarahkan secara mufakat. Akan tetapi pada faktanya, tidak ada upaya untuk mufakat. 

“Malah ada ancaman demo, pengerahan masa, dan ini sebetulnya kalau kita sebagai parpol tidak bisa ditekan, kalau kita mau duduk bersama, ayo berunding,” katanya. 

Baca juga: Ansar-Marlin Retak, Rudi Larang Perpat Demo Bela Wagub Kepri

Kemudian point kesepakatan yang dilanggar juga menyangkut wilayah pemenangan saat Pilkada serentak lalu. Pihak Nasdem punya tugas memenangkan paslon Ansar-Marlin di Batam dan Karimun. 

Namun satu bulan sebelum Pilkada, Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengeluarkan hasil survei, dan pasangan Ansar-Marlin menurun. 

Pihaknya mengartikan ada sentimen negatif terhadap pasangan yang diusung mereka.

“Ternyata jaminan kemenangan di Batam-Karimun tidak terbukti, ini diantaranya sebab-sebab kesepakatan sangat mungkin ditinjau ulang,” ucapnya.