Tanjungpinang, Batamnews - Isu ketidakharmonisan Gubernur Ansar Ahmad dengan Wakil Gubernur Marlin Agustina menuai sorotan dari legislatif Kepulauan Riau.

Anggota Komisi I DPRD Kepulauan Riau, Uba Ingan Sigalingging sangat menyayangkan apabila isu keretakan dua pemimpin Kepri itu dipicu persoalan bagi-bagi jabatan.

"Dengan tidak harmonisnya hubungan itu, maka, jelas tak berjalan roda pemerintahan dan terbukti pembangunan serta kegiatan lainnya di pemerintahan berjalan stagnan. Dan berpengaruh ke minimnya serapan APBD 2021 di triwulan I lalu itu," kata Uba, Senin (12/4/2021).

Uba menilai Ansar dan Marlin tidak perlu terjebak dengan persoalan bagi-bagi jabatan ini. Seharusnya, mereka fokus untuk memetakan persoalan dan untuk dicari solusi.

"Bahkan saat ini kami (DPRD Kepri) belum menerima Draf RPJMD dari Pemprov Kepri. Bagaimana mau menyusun Rencana Kerja (Renja) dari dinas-dinas terkait. Artinya jika ini belum dilakukan, maka sangat tidak etis dan tidak pada tempatnya ada konflik terkait jabatan-jabatan tersebut," tuturnya. 

Fokus Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, lanjut Uba, adalah mencari solusi atas persoalan-persoalan rakyat seperti peningkatan angka kemiskinan, pengangguran termasuk dampak pandemi Covid-19 terhadap kesehatan dan pendidikan. 

"Di sisi lain kita juga mengalami penurunan ekonomi yang sangat drastis. Ini masalah konkret, seharusnya Gubernur dan Wakil Gubernur itu bisa memaparkan ke masyarakat apa langkah-langkah yang akan mereka lakukan di saat genting saat ini. Jangan justru, malah berebut kekuasan yang akhirnya merugikan semuanya," tegasnya. 

Selama ini, kata Uba, Gubernur Kepri terlalu banyak retorika mengenai peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kepri di masa pandemi ini. 

Namun di sisi lain, justru seolah Gubernur ini tidak didukung oleh aparatur dibawahnya, termasuk oleh Wakil Gubernur. Bahkan, bila dilihat ada tiga kepemimpinan di Pemprov Kepri ini yang seolah berjalan masing-masing. 

"Gubernur sendiri, Wagub sendiri dan juga Sekda Kepri yang juga gamang mau mengikuti yang mana antara Gubernur atau Wagub dan akhirnya jalan sendiri-sendiri," ujarnya. 

Jika ini terjadi, Uba khawatir tiga tahun kedepan baik Gubernur dan Wagub akan fokus bagimana menghadapi Pilkada berikutnya. 

Sementara, tugas pokok menyejahterakan masyarakat Kepri justru malah terabaikan. 

Seharusnya Gubernur dan Wagub Kepri ini bisa merealisasikan visi dan misi serta janji politiknya di Pilkada itu, dan bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya tidak membohongi masyarakat. 

"Saya tahu betul, isi visi dan misi mereka, tidak ada bagi-bagi jabatan. Justru yang muncul ke permukaan saat ini, malah bagi-bagi jabatan dan timbul isu keretakan di antara mereka itu. Dan itu sudah menjadi isu publik, artinya Gubernur dan Wagub telah mengingkari apa yang mereka kampanyekan pada Pilkada lalu. Saya sebut ini sebuah pengingkaran, bahkan sebuah pembodohan terhadap publik," pungkasnya.

Sementara, Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak saat dimintai tanggapannya terkait isu keretakan hubungan antara Gubernur Kepri Ansar Ahnad dan Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina menyebutkan hal itu urusan mereka. 

"Waduh itu urusan internal mereka ya," kata Jumaga usai mengikuti acara Musrenbang Provinsi Kepri di Dompak, Tanjungpinang.

Ia juga menepis isu keretakan hubungan Ansar dan Marlin berimbas terkendalanya pelaksanaan proyek dan kegiatan di triwulan pertama 2021,

"Isu itu tidak ada hubungannya. Walau memang banyak proyek yang belum terlaksana di triwulan pertama 2021. Nanti, kita bahas lagi ya," ujar politikus senior PDI Perjuangan ini singkat.