Meranti, Batamnews  - Seorang warga yang berobat di RSUD Meranti mengeluh. Pasalnya layanan pengobatan gratis dengan KTP di luar perkiraannya. Padahal kepala daerah sebelumnya sudah menjanjikan hal itu kepada warga.

Seperti yang dialami oleh ketua organisasi sosial Mitra VJ, Rosihan Afrizal pada Kamis (5/8/2021). 

Dia mendapati pelayanan di rumah sakit plat merah itu tak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh kepala daerah.

Berawal saat ia membawa sang istri untuk melakukan cek kandungan di RSUD. Berbekal KTP, Rosihan mengharapkan program layanan kesehatan gratis tersebut.

"Saya bawa istri ke poli kandungan. Kebetulan istri saya tak ada BPJS dan SKTM, jadi kami hanya membawa KTP. Setelah didaftarkan, istri saya dibawa ke poli kandungan. Setalah itu, dia (istri) memberi saya kwitansi biaya pengecekan untuk langsung melakukan pembayaran ke kasir sebesar 100 ribu," bebernya.

Rosihan pun tak mempermasalahkan besaran uang atau biaya yang ia keluarkan. Yang dia sesalkan ialah apa yang dijanjikan oleh kepala daerah tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Menurutnya, jika masih seperti ini, program berobat gratis yang diusung oleh Bupati Meranti, H Muhammad Adil patut dipertanyakan. Apakah peruntukannya hanya untuk sebagian pelayanan saja atau seperti apa.

"Tentu ini jadi tanda tanya bagi kita semua. Kalau masyarakat yang berada di kampung mau berobat, hanya modal KTP dan tak membawa uang, bagaimana? Saya pribadi tidak mempermasalahkan duit 100 ribu ini, tapi saya tak mau masyarakat lain terbebankan," jelas Rosihan.

Beberapa waktu lalu, tepatnya pada Senin (2/8/2021), layanan kesehatan di RSUD maupun puskesmas sudah digratiskan. Masyarakat tempatan yang ingin berobat cukup berbekal KTP. Hal ini merupakan perwujudan dari 7 program strategis Bupati dan Wakil Bupati Meranti dalam upaya meningkatkan pelayan kesehatan kepada masyarakat.

Namun kejadian yang dialami Rosihan kemudian viral di media sosial

Direspon bupati

Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil merespons cepat isu yang beredar di media sosial terkait salah satu warga berobat di RSUD Meranti tetap bayar meskipun sudah membawa KTP. 

Adil langsung meninjau proses pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk mencari tahu kebenaran isu tersebut, Kamis (5/8/2021).

Ia mendatangi bagian pendaftaran dan kasir di RSUD untuk mencari tahu kebenarannya. Setibanya ia disitu, Kepala Ruang Pendaftaran RSUD Meranti langsung menjelaskan secara rinci kronologis kejadian.

Dari keterangan Kepala Ruang Pendaftaran, beberapa jam lalu pihaknya mengaku kedatangan warga yang ingin mendaftarkan pasien untuk berobat. 

Kemudian petugas meminta KTP untuk didaftarkan agar mendapatkan layanan berobat gratis. 

Namun hal tersebut tidak dapat dipenuhi dengan alasan tidak membawa identitas diri. Otomatis pendaftaran berobat gratis kepada pasien bersangkutan tidak dapat dilakukan.

"Saat kami tanya ia (pendaftar) menjawab, kami tidak membawa identitas sama sekali," ucap Kepala Ruang Pendaftaran RSUD sambil menirukan bahasa si pendaftar.

Pendaftar ngotot kepada petugas ingin pasien tetap dirawat, dengan mengatakan jika tidak bisa tanpa KTP memilh sebagai pasien umum saja. 

Mendengar hal itu petugas pendaftaran tidak bisa berbuat apa-apa karena merupakan permintaan kerabat pasien itu sendiri. 

"Ya sudah kami pakai layanan pasien umum saja," ujarnya kembali menirukan bahasa kerabat pasien tersebut.

Sesuai prosedur yang berlaku di RSUD Meranti selama ini, untuk pasien umum atau yang tidak mengantongi KTP tetap harus membayar biaya perawatan.

Bupati minta warga bijak dalam menyampaikan hal di media sosial

Menyikapi kejadian itu, Bupati Meranti H Muhammad Adil meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menyikapi isu yang beredar di media sosial. Apalagi untuk isu yang belum jelas duduk perkaranya.

Kembali ditegaskan Adil, layanan berobat gratis untuk masyarakat Meranti cukup menggunakan KTP sudah diresmikan dan akan terus berjalan selama masa kepemimpinannya. 

Ihwal tersebut sesuai dengan komitmen dirinya saat pertama kali mencalon sebagai Bupati, yakni meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Meranti dengan menjadikan RSUD sebagai rumah sakit rujukan, dan masyarakat berobat dengan konsep ketuk pintu melayani dengan hati.

Dia juga mengingatkan kepada warga jangan sembarangan membuat statment atau isu yang hanya akan memancing kegaduhan di tengah masyarakat. 

"Saya sebagai Bupati mengingatkan kepada masyarakat jangan sampai membuat isu yang tidak benar yang dapat memancing kegaduhan, hal itu bertentangan dengan UU dan bisa dituntut secara hukum," ujarnya.

Rosihan sesalkan layanan petugas RSUD

Sementara itu, ketua organisasi sosial Mitra VJ, Rosihan Afrizal yang juga merupakan suami dari pasien bersangkutan membenarkan jika yang mendaftarkan istrinya saat itu ialah relawan dari organisasinya. 

Tapi disaat yang bersamaan, ia bersama sang istri masih dalam perjalanan menuju RSUD.

"Jadi saya minta bantu ke relawan untuk mendaftarkan istri saya. Lalu pihak RSUD meminta KTP, tapi tak dapat ditunjukkan sebab KTP itu sama istri saya. Saat relawan mendaftar, saya dan istri saat itu kan masih dalam perjalanan menuju RSUD," ceritanya.

Maksud dari Rosihan ialah, pada saat ia dan sang istri tiba di RSUD, proses pendaftaran sudah selesai dilakukan dan pasien dapat langsung mendapat pelayanan kesehatan.

"Kami di RSUD ini bukan awam lagi. Mengurusi masyarakat untuk mendapat pelayanan berobat sudah jadi semacam pekerjaan kami di organisasi Mitra VJ," tuturnya.

"Ketika saya dan istri sampai di rumah sakit, relawan yang mendaftarkan tadi langsung memberikan kertas antrian untuk dibawa ke poli kandungan," tambah Rosihan.

Rosihan pun masih beranggapan kalau sampai detik itu dia masuk dalam program berobat gratis yang jadi prioritas oleh pemerintah daerah. Sementara di bagian pendaftaran pun ia tak lagi dimintai KTP.

"Setelah itu, istri saya keluar sambil membawa kwitansi pembayaran dan diserahkan ke saya untuk melunasinya di bagian pendaftaran. Tentu saya kaget, sebab saat itu saya masih menganggap bahwa istri saya ini telah didaftar oleh relawan menggunakan KTP dan harusnya dapat program berobat gratis," terangnya.

Rosihan berkaca pada pengalamannya bersama Mitra VJ dalam membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD, biasanya mereka mendaftarkan pasien terlebih dahulu. 

Tujuannya agar cepat mendapat nomor antrean, lalu persyaratan lainnya menyusul ketika pasien sudah sampai.

Dia juga merasa, ketika ada program berobat gratis, artinya tak ada lagi pasien umum, khusus pasien yang memiliki KTP Meranti.

"Kami sudah biasa dengan kepengurusan berobat di rumah sakit. Biasanya kami mendaftar dulu, lalu persyaratan lain menyusul. Lagipun, kalau sudah ada yang namanya program berobat gratis, harusnya berobat lewat jalur umum itu tidak ada lagi," pungkasnya.