Tanjungpinang, Batamnews - Bupati Kabupaten Kepualauan Anambas Abdul Haris akan mendukung keinginan masyarakat Anambas yang memiliki keinginan untuk pisah dari Provinsi Induk Provinsi Kepualauan Riau (Kepri). 

Sebagaimana diketahui, sejumlah aspirasi warga Natuna-Anambas ingin memperjuangkan terbentuknya Provinsi Natuna-Anambas. 

Abdul Haris juga mengatakan, dirinya juga akan mengakomodir masyarakat yang memiliki keinginan untuk tetap mau bergabung dengan Provinsi Kepri. 

"Ya saya dukung, kalau masyarakat mau bentuk Provinsi sendiri. Kalau untuk kemajuan dan kebaikan masyarakat," kata Abdul Haris di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (14/4/2021). 

Bagi masyarakat Anambas yang menginginkan pemisahan diri dari Provinsi Induk Kepri lanjutnya, silahkan lakukan sesuai ketentuan dan prosedur. 

"Lengkapi semua syarat-syarat dan lainnya, sebab sudah ada aturan dan undang-undangnya yang mengatur. Saya sebagai pimpinan, sebagai bupati bila ada yang mau perubahan ke arah yang lebih baik harus mendukungnya. Baik pemekaran kabupaten, kecamatan, desa termasuk provinsi," tuturnya. 

Ia menegaskan, terkait seberapa besar keinginan masyarakat Anambas untuk memisahkan diri dari Provinsi Kepri. Dalam hal ini, bukan melihat besar kecilnya masyarakat yang mendukung atau tidak. 

"Namun, bila itu keinginan masyarakat harus di akomodir dan nantinya yang menentukan lolos atau tidaknya Pemerintah Pusat. Untuk pemekaran wilayah semua larinya ke pusat, biarkan pusat yang menilai. Kalau untuk kajian dan lainnya biarkan nanti dilengkapi sambil berjalan," ucapnya.

Ia juga menyinggung terkait adanya masyarakat Anambas yang menolak untuk dilakukan pemekaran dan berpisah dari Provinsi Kepri. 

"Hal yang wajar ada yang menolak dan tak setuju. Kan dalam rumah tangga saja terjadi hal seperti itu. Untuk apa kita polemikan, ikuti saja yang menilai nanti pusat, apakah menerima atau menolak," tegasnya. 

Sempat tolak ajakan Natuna

Abdul Haris juga mengatakan, kenapa dulu dirinya menolak ajakan Bupati Natuna Hamid Rizal untuk bergabung bersama untuk memisahkan diri dari Provinsi Kepri. 

Ia mengungkapkan, bahwa pada saat itu suasana perpolitikannya berbeda dari perpolitikan saat ini. Dan ditegaskannya, hal itu hal yang wajar dalam perpolitikan dalam mengambil kebijakan suatu pimpinan daerah. 

"Itu kan politik, kalau bicara politik hari ini A besok belum tentu A, justru bisa B atau C dan lainnya. Dinamis saja. Tak perlu diperdebatkan hal itu," ujarnya.