Batam - Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar konsultasi publik pelaksanaan studi pendahuluan pembangunan jaringan gas bumi melalui skema kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Aston Hotel, Selasa (6/10/2020).

Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Batam Syamsul Bahrum menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyambut baik kegiatan tersebut. Terlebih kegiatan ini dalam upaya memassalkan green energi demi terwujudnya green city.

"Dari green energy, akan membangun green transportation dan mendukung program blue sky dan ini mendukung Batam sebagai smart city, clean and green city," ujar Syamsul pada kesempatan tersebut.

Untuk menyukseskan upaya memassalkan gas bumi melalui pembangunan jaringannya, Syamsul menyebutkan Pemko Batam siap bekerja sama melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Batam.

"Kalau perlu Pemko Batam melalui BUMD membentuk anak perusahaan yang khusus membangun jaringan pipa," katanya.

Selanjutnya, ia memetakan lebih luas gas ini dikerjasamakan dengan sektor properti, apalagi kini pemerintah secara masif memperkenalkan dan menawarkan gas bumi kepada masyarakat sebagai energi yang lebih baik.

"Untuk itu, Assisten Ekbang Pemko Batam pak Pebrialin siapkan draft aturan, apa dengan perda, perwako atau intruksi wali kota. Bagian hukum pelajari aspek hukumnya apa yang bisa siapkan untuk kerjasama antara BUMD kita dengan ESDM. Kalau perlu ke depan kita wajibkan perumahan yang bangun akan datang, memiliki fasilitas gas," jelasnya.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Alimuddin Baso mengatakan, pembangunan jargas merupakan hal yang penting ke depan dalam upaya memassalkan gas bumi. Selain itu, ia mengungkapkan impor LPG merupakan salah satu penyebab angka subsidi negara.

"Sebagai gambaran pada tahun 2019 subsisidi yang dibayarkan Rp 4.306 perkilogram sampai Rp 6.984 perkilogram. Rata-rata Rp 5. 536 perkilogram. Kalau kita kalikan data empirik subsisdi elpiji dari tahun ke tahun naik cukup signifikan terkahir tahun 2019 Rp 54,12  triliun," katanya.

Ia mengatakan, tentu karena subsidi besar pilihan saat ini adalah melakukan transformasi pengelolaan energi, yang kini dilakukan yakni akselerasi (percepatan) pembangunan jargas.

"Melalui konsultasi publik ini, kami berharap Pemko Batam memberikan support teknis maupun non teknis mengenai komitmen kita mendorong pembangunan jargas dari APBN murni ke KPBU,” jelas dia.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi menyebutkan peningkatan jargas merupakan hal yang penting.

Ia menyebutkan, gas bumi melalui jargas menarik, hemat, bersih dan aman. Menurutnya hal ini sangat tepat untuk kota modern seperti Batam. Bahkan ia mendapat informasi bahwa masyarakat menyambut baik gas bumi melalui jargas karena mudah, praktis dan aman.

"Jadi jargas efektif tak pakai tabung maupun isi ulang. Saya membaca di internet, ada pengakuan ibu dari Buana Raya Batuaji 'Mau masak tak mikir, sebulan bayar cuma Rp 19 ribu dan gampang, bisa di minimarket. Mau masak tak perlu khawatir habis'. Ibu yang lain juga bilang kalau gas LPG habis, saya harus keluar dengan anak yang masih kecil, dengan jargas tak perlu repot lagi'," ujar Yudo.