Batam - Kebijakan penjatahan suplai air minum atau rationing akhirnya dibatalkan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam dan PT Adhya Tirta Batam (ATB), setelah ada gelombang protes dari masyarakat. 

Kepala BP Batam, HM Rudi mengatakan pembatalan rationing ini dilakukan karena ada kemungkinan lain untuk mengatasi krisis air. 

“Saya mau luruskan, air ini bukan kepentingan politik, ini antara dosa dan pahala, ada juga kepentingan 1,3 juta jiwa warga Batam,” ujar Rudi di Batam Centre, Sabtu (14/3/2020). 

Sebelum keputusan pembatalan rationing ini diambil, Rudi menuturkan sudah bertemu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Hasilnya diperkirakan akan ada turun hujan pada akhir Maret dan awal April. 

“Namun dari hasil perkiraan tersebut, kapasitas air hujan berkurang dibanding dengan tahun lalu pada periode yang sama,” kata Rudi. 

Rudi menambahkan jikapun nantinya tidak turun hujan, maka diperkirakan dua bulan kedepan air waduk akan habis dan jika turun hujan, masih ada waktu 4 bulan ke depan. 

“Ini untuk jangka pendek,” kata dia. 

Lalu untuk jangka panjang, ada solusi untuk mengatasi krisis air yaitu interkoneksi pipa dari Dam Tembesi menuju Dam Duriangkang. 

“Kalau itu dibuat, rationing tidak terjadi,” ucap Rudi. 

Solusi lainnya juga berupa kerjasama dengan Kabupaten Lingga, sebagai daerah penghasil air. Namun anggaran untuk itu sangat besar, yaitu diperkirakan Rp 2 triliun. 

Dan menurutnya dengan anggaran sebesar itu, pihaknya akan meminta dari Pemerintah Pusat. 

“Kalau air berlebih, kita bisa jual ke Singapura, jadi uangnya bisa kembali cepat,” kata Rudi. 

Pihaknya sudah menyelesaikan tata ruang. Agar beberapa pulau disatukan untuk dijadikan seperti waduk Sei Gong. 

“Kalau itu dibuat, tidak usah dari Lingga, tapi itu opsi,” katanya.