Tanjungpinang - Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang hingga saat ini belum memberikan kontribusi nyata dengan memberikan pemasukan PAD. Plt Gubernur Provinsi Kepri Isdianto menegaskan akan mengevaluasi pengurus dari kedua badan tersebut

"Kan tujuan dibentuk dan didirikan BUMD ini oleh pemerintah, agar bisa memberikan kontribusi pemasukan ke kas daerah, bukan justru hanya membebani," kata Isdianto di Tanjungpinang, Kamis (12/12/2019).

Ditegaskan Isdianto, seharusnya apabila seseorang diberikan amanah jabatan, harus dapat melaksanakan dan mengembannya dengan baik dan dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

Selain itu tambahnya, para pejabat tersebut harus dapat mengelola juga membuka peluang usaha dengan modal yang sudah diberikan pemerintah.

"Saya rasa peluang usaha yang bisa digarap dan dijalankan BUMD dan BUP ini banyak. Cuma ada kemauan tidak dari jajaran pengurus ini? Kuncinya itu saja kok," ujarnya.

Dulu Kepri disebutkannya hanya memiliki Perusahaan Daerah (Perusda) yang kecil dan tidak memiliki modal besar seperti saat ini.  Tetapi saat itu keberadaan {erusda Kepri mampu berjalan dan berdiri sendiri, bahkan dapat memberikan pemasukan PAD.

"Keberadannya juga memberikan manfaat bagi masyarakat, karena bisa melibatkan masyarakat dalam oprasionalnya," ujarnya.

Sejumlah anggota DPRD Provinsi Kepri sebelumnya mendesak agar pemerintah Kepri membubarkan keberadaan BUMD dan BUP, karena tiap tahunnya dianggap hanya membebani APBD.

Sementara penyertaan modal yang telah dikucurkan Pemprov Kepri, hingga saat ini belum bisa dipertanggungjawabkan oleh jajaran pengurus lama dan pengurus baru.