Batam - Hearing terkait kelangkaan gas melon (elpiji 3 Kg) berlangsung di ruang rapat Komisi II DPRD Batam, Senin (6/12/2019). Mereka mengundang PT Pertamina

Dalam pertemuan tersebut, Sales Branch Manager Pertamina, Wiliam Handoko mengatakan, pihaknya dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam sudah melakukan operasi pasar untuk mengatasi keluhan tersebut.

Namun dari hasil operasi pasar tersebut justru penjualan yang terjadi tidak sesuai dengan isu yang tengah hangat dibincangkan.

"Ini dari panic buyer yang muncul karena pemberitaan. Karena dari hasil operasi pasar kami penjualan tidak begitu tinggi," kata Wiliam.

Dari operasi pasar, penjualan terbanyak terjadi di Kecamatan Sei Beduk dengan penjualan sebanyak 1.397 tabung. Pertamina melakukan OP di Lapangan Usman Harun.

Sementara di Bengkong penjualan 560 tabung, Batuaji (376), Sagulung (200), dan di Batam Kota hanya terjual 113 tabung.

"Ini bisa jadi di satu pangkalan habis, terus diberitakan jadi kelangkaan. Efek kepanikan warga yang awalnya mereka beli satu tabung untuk seminggu, jadi nyetock 4 tabung daripada gak kebagian tabung minggu depan," ujarnya.

Wiliam pun mengungkapkan beberapa hari sebelum kelangkaan, pengiriman gas dari Bintan ke Batam sempat mengalami keterlambatan setengah hari. Hal ini menyebabkan distribusi ke agen dan pangkalan juga terlambat.

Keterlambatan pengiriman ke setiap pangkalan, dinilai membuat masyarakat panik dan menganggap adanya kelangkaan gas bersubsidi tersebut.

Selain itu mereka pun mengungkapkan adanya distribusi yang tidak sesuai peruntukan di lapangan. Seperti penjualan eceran yang ilegal maupun rumah makan yang seharusnya tidak menggunakan gas subsidi tersebut.

Mengatasi penyaluran gas agar tepat sasaran, dan tidak terjadi kecurangan, Pertamina memberikan daftar pembeli ke 2.000 pangkalan di Batam, untuk mendata siapa saja yang menerima gas melon tersebut. "Kami memberikan look book atau daftar pembeli. Dan itu yang akan dilaporkan ke Pertamina," ungkapnya.

Di dalam daftar pembelian tersebut setiap pangkalan wajib menuliskan berapa banyak masyarakat yang dilayani, beserta data lengkap pelanggan.

"Sistem yang kita buat ini, mungkin masih bisa diakali. Tapi dengan tools itu, setidakny daftar pembelinya jelas siapa saja," ucapnya.

OP sia-sia jika kuota pangkalan dikurangi

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Udin Sihaloho menyebutkan operasi pasar yang dilakukan Disperindag dan Pertamina sia-sia jika kuota di setiap pangkalan dikurangi.

Beberapa pangakalan memang sempat mengeluhkan adanya pengurangan kuota gas padahal jumlah masyarakat terus bertambah, terutama area padat penduduk.

"Operasi pasar kita bohongan juga. Kalau kuota di satu pangkalan dipotong 10 tabungan kan udah lumayan," tegasnya.

Udin mengkhawatirkan jika barang bersubsidi ini menjadi permainan instansi tertentu.

Dia pun menegaskan akan lebih efektif jika gas tersebut disalurkan melalui SPBU dibandingkan operasi pasar yang digelar dalam satu hari.

Menurutnya bisa jadi masyarakat tidak menerima informasi keberadaan operasi pasar tersebut.  "Beberapa titik SPBU menjual gas kenapa tidak dilimpahkan disitu saja. Kemudian  telepon media dan radio beritahu ada operasi pasar di sana," ujarnya.