Batam - Turunnya persentase potensi pendapatan asli daerah (PAD) dalam Rencana APBD Perubahan 2019 Kota Batam menuai sorotan anggota legislatif. Pemko Batam dituding tak serius mengelola pajak.

Dua hari lalu, Wali Kota Batam HM Rudi, menyampaikan ada penurunan pendapatan daerah sebesar 6,5%. Penurunan tertinggi terjadi pada PAD. 

Penurunan PAD berkurang sebesar 11,43% dari Rp 1.350.511.988.686,34 menjadi Rp 1.196.083.249.542,78. Hal ini disampaikan Rudi dalam Rapat Paripurna DPRD Batam, Senin (15/7/2019) lalu. 

“Yang menariknya di sini pendapatan lain-lain naik, tapi justru PAD turun 6,5%. Ini harusnya dipaparkan sisi mana turunnya dan kenapa bisa turun,” kata Uba Ingan Sigalingging, anggota Komisi II DPRD Batam, Rabu (17/7/2019).

Lain-lain pendapatan yang sah justru mengalami kenaikan 1,99% dari Rp 323.658.297.772,34  meningkat menjadi Rp 330.103.899.542,00. Menurut Uba, PAD terutama dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hiburan, restoran terutama hotel, seharusnya ada peningkatan. 

“Kalau kta lihat dari angkanya yang turun hampir 200 miliar pasti ada yang salah dalam perencanaan target-target pajak itu,” ujarnya.

Sektor hiburan, hotel dan BUMD seharusnya memiliki sumbangsih terbesar pada perekonomian Batam, dimana jika dikelola lebih baik lagi mampu meningkatkan PAD.

Baca: Paripurna APBD-P Batam 2019, Penerimaan Defisit 6,65 Persen

Pola yang sekarang terjadi lanjut Uba, sama dengan pola 5 atau 10 tahun yang lalu alias yang dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya. Padahal seharusnya, Pemko Batam bisa membuat terobosan yang signifikan untuk meningkatkan PAD. 

“Dengan kata lain apa yang dijanjikan wali kota saat pelantikan, PAD bisa mencapai 4 triliun itu masih jauh panggang dari api,” ucapnya. 

Beberapa waktu belakangan ini, pemerintah memasang tapping box dan terbukti mampu menambah pendapat daerah. Menurutnya pengelolaan tapping box ini perlu dimaksimalkan lagi oleh Pemko Batam, bahkan ini seharusnya masuk dalam penganggaran pemerintah. 

“Pemko tidak menghitung secara benar sesuai aturan rancangan pendapatan, kenapa bisa terjadi penurunan karena pada awalnya pemko asal menulis saja perkiraan-perkiraan, karena banyak sistem pengutipan pajak yang menggunakan save assessment dan secara manual. Kalau pakai tapping box kan dia online, konsumen langsung bayar langsung masuk ke Dispenda,” tuturnya.

Uba berpendapat seharusnya pemasangan tapping box menjadi tanggung jawab pemko, bukan hanya bergantung pada sumbangan pihak ketiga seperti Bank Riau. 

Jika Pemko Batam bisa mengadakan berapa banyak tapping box itu akan mempengaruhi besaran pajak yang akan diterima. Karena tapping box menjadi salah satu sarana untuk memastikan secara valid potensi pajak yang masuk.  Sistemnya yang online langsung terdata masuk ke BP2RD.

“Sampai hari ini kita tidak melihat ada keinginan atau keseriusan dari Pemko Batam untuk pengadaan (tapping box). Masalahnya tapping box ini dianggarkan gak? Padahal akurasi itu paling penting dijaga,” ungkapnya. 

Pada 2019, Batam mengalami penurunan ekonomi, terutama pada pendapatan dari kunjungan turis domestik akibat kenaikan harga tiket transportasi udara. Selain itu juga banyaknya usaha yang tutup dan meninggalkan Batam. 

Namun seharusnya hal ini tidak dijadikan alasan bagi pemerintah, karena selisih penuruan dinilai terlalu jauh jika dibandingkan dengan penurunan pendapatan yang seharusnya. 

Pemko sendiri sudah mengajukan kenaikan pajak untuk hiburan dan restoran dengan tujuan meningkatkan pendapatan. Namun fakta di lapangan, besaran pajak yang meningkat ini justru berbanding terbalik dengan penurunan konsumen. 

“Bisa jadi memang ada pengaruhnya (penurunan ekonomi), tapi itu berlaku kalau memang kita sudah melakukan berbagai upaya pengutipan pajak secara benar. Nah kalau pengutipan pajaknya tak benar, penurunan itu bisa jadi alasan dan mengada-ada saja,” pungkasnya.

(das)