Udin Sihaloho: PPDB Sistem Zonasi Amburadul!

Udin Sihaloho: PPDB Sistem Zonasi Amburadul!

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho.

Batam - Penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Batam menuai kritik dari legislatif.

Anggota DPRD Batam, Udin P Sihaloho menilai sistem zonasi tersebut penerapannya amburadul. Hal itu terbukti banyaknya keluhan orang tua siswa yang disampaikan kepada dirinya.

"Bukan banyak lagi yang datang ke saya, sudah dari kemarin - kemarin mereka datang. Sistem PPDB kita, masih amburadul lah sistem PPDB kita tahun ini, bisa dibilang juga belum bagus," kata Udin, Senin (10/6/2019). 

Aduan tersebut diterimanya dari orang tua siswa yang memiliki tempat tinggal jauh dari sekolah. Walaupun sistem zonasi menyebar, namun penerimaan siswa baru hanya calon peserta didik yang jarak rumahnya kurang dari 100 meter. 

"Seperti di Tanjung Buntung ada dua sekolah yaitu SMP 4 dan 30. Namun untuk di lingkungan Bengkong Palapa dan Sarmen Raya, mereka tidak bisa ditampung karena lebih dari 100 meter. Seperti halnya juga Kecamatan Batuampar, Kelurahan Seraya. Mereka kebingungan karena di situ tak ada sekolah. (Mau ke) Kelurahan Sei Jodoh sudah jelas tak diterima," ujarnya. 

Menurut Udin, selama ini, adanya sistem PPDB memang ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, anak-anak yang tinggal di sekitar sekolah bisa tertampung di sekolah tersebut. 

"Sekolah favorit memang ga ada, tapi warisan itukan masih ada. Tentunya fasilitas yang ada di SMP 6 jauh lebih baik," ucapnya. 

Kelebihan dari sistem zonasi ini, lebih didominasi oleh kekurangan dari penerapan sistem ini sendiri. Diantaranya sistem belajar yang diterapkan ke anak bercampur, padahal kemampuan berbeda dan membuat anak-anak yang tinggal dekat dengan sekolah menjadi malas untuk belajar. 

Permasalahan lainnya dari sistem zonasi ini juga disebabkan oleh tidak merata keberadaan sekolah.  

"Pernah tak pemko ini mengajukan permintaan lahan ke BP? Jika selama ini keluhannya terkait kurang lahan. Jawabnya tak pernah mereka minta (lahan sekolah)," terangnya. 

Salah satu warga Perumahan Sakura Garden, Erlin mengaku dirinya terpaksa harus memasukkan anaknya ke sekolah swasta karena tidak mau sakit hati berurusan dengan sistem zonasi tersebut. 

"Anak pertama sengaja saya masukkan ke SD Hang Tuah karena malas dengan urusan PPDB ini. Apalagi di daerah sini tidak ada sekolah negeri. Buat apalagi ke negeri kalau sudah pasti tidak diterima," akunya. 

(das)