Anak Gagal Masuk Sekolah Negeri, Puluhan Orang Tua Geruduk Kantor Wali Kota Batam

Puluhan orang tua berkumpul di depan Kantor Wali Kota Batam untuk mengadukan nasib anak mereka yang tak diterima di sekolah negeri. (Foto: Dyah/batamnews)

Batam - Puluhan orang tua dari Kelurahan Belian mendatangi Kantor Wali Kota Batam untuk mengadukan nasib anak mereka yang gagal dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP, Sabtu (1/6/2019). 

Salah satu warga yang mengadukan nasibnya adalah Sri, warga Perumahan Cendana. Sri memiliki anak yang mendaftar di SMP Negeri 42, namun anaknya terpaksa tidak bisa diterima di sekolah tersebut, karena jaraknya melebihi 1 km.  

"Tahun kemarin anak saya tak dapat PPDB langsung saya daftarkan di swasta. Tahun ini saya coba ikuti orang-orang itu, karena tahun lalu lokal dibuka lagi setelah orang tua rela menunggu. Makanya sekarang saya menunggu, agar anak saya sekolah di negeri, karena biaya swasta mahal," katanya. 

Sri mempertanyakan seperti apa kinerja GPS karena tetangganya yang berhadap-hadapan rumahnya, terdeteksi jaraknya hanya 800 meter oleh GPS, sedang dirinya mencapai jarak 1061. 

"Ini ada yang ga bener juga sistem GPS ini, kami kan berhadap-hadapan setidak jarak rumah saya hanya 900 meter, atau jarak rumah dia yang 1.000 meter," ucapnya. 

Dirinya berharap solusi ini bisa didapatnya sebelum lebaran agar bisa tenang saya mempersiapkan hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah. 

Mereka yang hadir di depan kantor Wali Kota ini, didominasi oleh orang tua dari calon siswa SMP 42. Fredi orang tua siswa lainnya mengatakan ada 70 orang tua yang tergabung dalam grup, resah atas nasib pendidikan anaknya. 

"Sekarang enak ngomongnya daftar swasta padahal ekonomi belum tentu mampu, dan sekolah juga mengeluh karena kemampuan anak beda-beda. Orang tua resah dan banyak ga bisa tidur, anak semua pada sedih, karena mereka sudah berusaha keras untuk belajar seakan ga ada gunanya. Bagaimana solusinya kami orang tua murid ini terkait masalah zonasi?" tanyanya. 

Keberadaan sekolah yang kurang merata di Batam, dinilai Fredi sistem zonasi ini kurang pas untuk diterapkan karena siswa yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah minim kesempatan untuk di sekolah negeri. 

"Sistem ini, menurut kita orang tua ngawur karena hanya mengacu pada tempat tinggal murid. Berarti yang jarak rumahnya lebih dari satu kilometer tak berhak atas pendidikan dong? Akibatnya murid dekat sekolah pasti diserap dulu, harusnya sistem zonasi inikan kalau mau jalan harus menyiapkan sekolah sebanyak-banyak atau menambah ruang kelas baru," paparnya. 

Sistem zonasi ini juga dikhawatirkan akan memberikan efek buruk kepada anak terutama yang memiliki lokasi rumah dekat dengan sekolah, karena akan menurunkan minat belajar.

"Dan kalau dijalankan terus apa ga memberikan efek buruk bagi anak, karena anak dekat sekolah jadi malas belajar. Padahal sebagai warga kita wajib mendapat payanan dari negara apalagi kita bayar pajak," ucapnya. 

Sayangnya kedatangan mereka tak membuahkan hasil, karena mereka tiba di saat Wali Kota Batam Muhammad Rudi, dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad pergi memantau arus mudik di pelabuhan dan bandara. 

"Hari ini kita mau menghadap pak wali kota tapi pak wali sudah ke sekupang, harapan kami bisa ketemu lagi setelah idul fitri, kita juga mau mengadu ke DPRD. Karena pemerintah sudah menentukan sistem ini jadi harus ada solusinya. Nanti kami akan koordinasikan dulu untuk tanggal 10 Juni kembali ke sini," tutupnya. 

(das)