Bintan - Pemkab Bintan telah mengucurkan APBDes di 36 desa sebsar Rp 103 miliar di 2019 ini. Anggaran yang dikucurkan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 20 miliar dari tahun sebelumnya.

Kenaikan APBDes 2019 ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan yang merata di seluruh desa yang berada dalam 10 kecamatan.

Bupati Bintan, Apri Sujadi mengatakan melalui kucuran dana tersebut beberapa desa di Bintan akan segera menyiapkan fasilitas transportasi umum.

Saat ini, kata Apri, baru beberapa desa saja yang sudah siap mengadakan alat transportasi itu. Tetapi secara bertahap 36 desa akan memiliki kendaraan operasioanl untuk melayani warga-warganya.

"Transportasi itu ada 2 jenis yaitu mobil atau pikap dan ada juga yang kapal atau pompong," ujarnya.

Untuk proses pengadaan transportasi itu, pihak desa akan didampingi dan diawasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bintan serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan.

Tujuan pendampingan itu agar pengadaan berbagai jenis kendaraan itu dilakukan sesuai aturan. Sehingga tidak ada pihak desa yang akan terjerat kasus hukum dikemudian harinya.

"Semoga dengan kendaraan itu warga dapat dilayani dengan sepenuhnya. Namun juga diharapkan kendaraan tersebut tidak digunakan untuk keperluan lain," katanya.

Kendaraan Pelayanan Hanya Digunakan untuk Kesehatan dan Keperluan Mendesak

Kepala DPMD Bintan, Roni Kartika sedang meninjau wilayah pesisir dengan transportasi operasional milik desa.

DPMD Bintan menegaskan kendaraan-kendaraan yang akan disediakan oleh desa-desa di Bintan  bukan untuk pelayanan di bidang kepariwisataan. Melainkan diberikan untuk pelayanan kesehatan ataupun perihal yang mendesak.

Kepala  DPMD Bintan, Ronny Kartika mengatakan meski belum semua desa memiliki kendaraan operasional, namun sudah ada beberapa desa yang mulai saat ini mengadakannya.

"Ini hanya digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat saja," sebutnya.

Kata Roni, Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya dan Desa Teluksasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam merupakan desa-desa yang akan melaksanakan pengadaan mobil operasional.

Kemudian juga ada beberapa desa lainnya yang mengadakan pikap untuk operasional masyarakat, serta ada juga pengadaan pompong.

"Ingat, mobil, pikup, maupun pompong diadakan hanya untuk melayani keperluan khusus. Bukan serta merta bebas digunakan untuk hal lainnya," jelasnya.

Untuk pengadaan pompong, Desa Mantang Besar yang akan melaksanakannya di tahun ini. Tujuan pembelian pompong itu sama dengan lainnya yaitu agar warga dapat dengan mudah diantar saat kondisi darurat atau mendesak.

"Ya keperluannya bisa untuk orang sakit, melahirkan dan sebagainya. Ini karena kan pelayanan kesehatan seperti ambulan atau kapal tidak 24 jam ada, jadi nanti desa yang membantu," ucapnya.

Kepala Desa (Kades) Teluksasah, Suhairi mengakui jika desa yang dipimpinnya akan segera memiliki mobil operasional di tahun ini.

"Pengadaan mobil operasional ini untuk keperluan desa dan masyarakat, bukan untuk keperluan kepala desa maupun perangkat desa," kata Suhairi.

Agar pengadaan mobil operasional itu berjalan sesuai aturan serta manfaatnya bisa dapat dirasakan langsung oleh warganya. Dia telah meminta mobil tersebut ditulis secara jelas 'Mobil Operasional Desa'.

"Jadi biar tidak ada penyalahgunaan kendaraan itu," tutupnya.

(adv)