Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Mochammad Afifuddin mengingatkan bahwa potensi kerawanan dalam Pemilu itu nyata adanya. Tak hanya di dalam negeri kerawanan juga kerap terjadi saat Pemilu untuk luar negeri.

Misalnya soal data pemilih, masalah distribusi surat suara hingga penghitungan suara. Namun, Bawaslu selalu melakukan update terkait potensi kerawanan di daerah-daerah untuk dicarikan solusi.

Ketika menyangkut keamanan pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian. Atau berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bila itu terkait data pemilih.

Bawaslu juga memetakan daerah-daerah yang potensial terjadi praktik politik uang. Pada Jumat pekan lalu, Bawaslu menggelar apel Pengawasan Nasional yang salah satu tujuannya untuk mencegah praktik politik uang.

"Biasanya orientasi orang melakukan katakanlah apa yang disebut 'serangan fajar', politik uang banyak dilakukan di last minute menjelang masuk ke TPS," kata Afif.

Modus politik uang pun kini beragam. Mulai dari yang konvensional dengan cara langsung memberikan 'amplop', transfer pulsa hingga dijanjikan umrah. Ada juga yang melakukan dengan cara memperbanyak relawan, sehingga uang yang diberikan disebut sebagai dana operasional.

Politik uang konvensional tentu relatif lebih mudah mengusut ketika sudah ada laporan atau ditemukan indikasinya. Namun untuk yang dengan modus transfer pulsa atau uang elektronik (e-Money), Bawaslu akan menggandeng PPATK untuk menelusuri aliran dananya.

"Politik uang ini racun yang merusak pemilu, politik uang ini sampah. Jangan sampai kemudian motivasi orang memilih di masa pemilu nanti hanyak karena diberi uang atau dijanjikan sesuatu," kata Afif.

(*)