Anggaran Minim Jadi Alasan Lambannya Layanan e-KTP di Kepri

Anggaran Minim Jadi Alasan Lambannya Layanan e-KTP di Kepri

Rapat dengar pendapat DPRD Kepri dengan Disdukcapil se-Kepri membahas pelayanan administrasi kependudukan jelang Pemilu. (Foto: Johannes Saragih/batamnews)

Batam - Anggaran untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau masih minim. Pelayanan perekaman dan pencetakan e-KTP mengalami hambatan. 

Seperti di Kabupaten Natuna, masih mengalami kendala terkait kondisi geografis yang terdiri dari kepulauan, sehingga membutuhkan tranportasi untuk dapat menjumpai masyarakat. 

"Karena masyarakat yang kami layani jaranknya berpuluh-puluh kilometer, dan itu hanya bisa dicapai dengan boat, sampai saat ini kami belum memiliki," ujar Kepala Disdukcapil Natuna, Ilham Kauli saat rapat dengar pendapat dengan komisi 1 DPRD Kepri, di Graha Kepri, Batam, Jumat (12/4/2019). 

Walaupun demikian, pihaknya tetap mengupayakan pelayanan semaksimal mungkin. Saat ini sudah 98 persen masyarakat Natuna yang telah melakukan perekaman e-KTP. 

"Prinsipnya kami jemput bola, untuk penduduk yang baru berusia 17 tahun juga sudah kami cetak," kata dia. 

Senada dengan Natuna, Kabupaten Bintan juga meminta penambahan anggaran dan alat cetak e-KTP. Terakhir kali, pihaknya mendapat satu alat cetak pada tahun 2011, namun kondisinya juga sudah usang. 

"Kami juga dapat dana alokasi khusus (DAK) tapi itu semua non fisik jadi tidak bisa dibelanjakan untuk beli alat, termasuk juga mobil, karena itu diperlukan juga," ujar Plt Kepala Disdukcapil Bintan, Irianto. 

Secara keseluruhan persoalan anggaran dan alat cetak yang minim pada lima Disdukcapil Kabupaten/Kota lainnya. 

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kepri, Taba Iskandar mengatakan semua kendala ini akan diteruskan kepada Gubernur melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Raja Ariza yang juga ikut RDP tersebut. 

"Persoalannya sama, semua anggaran terbatas dengan variasi bermacam-macam sesuai dengan kondisi geografis," ujar Taba. 

Selain itu pihaknya akan mengusulkan kepada Gubernur agar melakukan rapat koordinasi dengan Wali Kota dan Bupati se-Provinsi Kepri membahas kendala-kendala yang dialami Disdukcapil. 

"Karena dari RDP tadi kami juga mengetahui ada kantor Disdukcapil yang masih menyewa kepada rumah warga, ini juga jadi persoalan, terutama juga anggaran kendaraan dan alat perekaman harus dimasukkan ke anggaran," kata dia. 

(ret)
 


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews