Tanjungpinang - Usaha Pemprov Kepri mewujudkan visi misinya masih jauh dari harapan. Berdasarkan evaluasi DPRD Kepri, jalan yang ditempuh eksekutif masih belum berjalan sesuai RPJMD yang ada. 

Padahal, konsepsi penyelesaian target pencapaian visi Pemprov Kepri dalam sepuluh tahun pertama adalah menyelesaikan infrastruktur untuk segala kebutuhan tiga aspek visi Kepri.

Kemudian, untuk sepuluh tahun berikutnya salah satunya adalah penyiapan dan pembenahan sumber daya manusia dan manajemen pengelolaan kepariwisataan. 

"Infrastruktur untuk pengembangan obyek pariwisata Kepri harus lebih visioner dalam menginovasi Pendapatan Asli Daerah guna pemenuhan rencana pembangunan Kepri kedepan," kata Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak saat pembukaan Musrenbang tingkat Provinsi Kepri di Tanjungpinang, Rabu (27/3/2019).

DPRD Provinsi Kepri merangkum pokok-pokok pikiran untuk merealisasikan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2020. 

"Pertama, kami mendorong sarana prasarana transportasi laut dan jembatan pelabuhan sebagai salah satu prasarana transportasi yang mempunyai peranan dalam hal distribusi ekonomi," paparnya.

Pokok pikiran kedua, adalah sektor tambang darat, Amdal dan sumber daya alam terbarukan. Dari pengamatan DPRD Kepri, pertambangan di Kepri khususnya bauksit pada umumnya belum menerapkan konsep pengelolaan pertambangan yang baik dan benar sehingga menimbulkan dampak terhadap spasial, sosial dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pertambangan itu, tidak diiringi dengan pemasukan yang sepadan bagi anggaran daerah. 

"Atas dasar itu, kami meminta kepada Pemprov Kepri untuk menyikapi pertambangan ini dengan melakukan evaluasi," kata Jumaga.

Selanjutnya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor maritim labuh jangkar. Lewat Musrenbang ini, DPRD Kepri mendorong Pemprov Kepri untuk merealisasikan pendapatan negara bukan pajak lewat labuh jangkar ini.

"Tahun ini merupakan ujung dari pengabdian kami sebagai anggota DPRD Provinsi Kepri dalam lima tahun masa pengabdian. Maka kami berharap realisasi PAD melalui labuh jangkar ini dapat menjadi kado manis bagi masyarakat Kepri," harap politikus PDI-P ini.

Keempat, adalah peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata. Untuk diketahui, Batam menjadi daerah kunjungan wisata ketiga setelah Bali dan Jakarta. Adapun kota yang paling sering dikunjungi adalah Batam, Bintan, Natuna dan Anambas. 

Atas dasar itulah, DPRD meminta Pemprov Kepri melalui dinas-dinas terkait meningkatkan aksesbilitas, keragaman atraksi, kualitas amenitas, dukungan penguatan promosi dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata. 

Terakhir, DPRD kembali mendorong pembentukan Bank Kas Daerah. "Melalui Musrenbang kali ini, Saya mengajak pemerintah Provinsi Kepri untuk kembali memikirkan dan merintis berdirinya bank daerah milik kita sendiri. Karena, nantinya bank ini akan menjadi kebanggaan kita," papar Jumaga.

Dengan memiliki Bank daerah sendiri, maka pemasukan yang akan diperoleh akan jauh lebih besar dari hanya menerima pembagian deviden setiap tahunnya. Contoh dengan adanya bank ini sudah banyak. Misalnya Bank DKI, Bank Jabar, Bank BJB, Bank Nagari di berbagai daerah. 

Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengucapkan terima kasih atas masukan berupa pokok pikiran. Pembangunan di Kepri ini, dapat berjalan dengan segala keterbatasan anggaran yang ada dapat maksimal jika dikerjakan bersama-sama.

"Mengenai labuh jangkar yang disebut pak Ketua, kami akan maksimal mengejarnya ke Kementerian Perhubungan. Begitu pula pariwisata dan lain sebagainya," kata Nurdin. 

(tan)