Tanjungpinang - Pemprov Kepri mengajukan Ranperda tentang Bangunan Berciri Khas Melayu dalam sidang Paripurna DPRD Provinsi Kepri, Senin (25/3/2019). Ranperda itu disampaikan sebagai bentuk melestarikan budaya di tengah masyarakat.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan, penataan bangunan berciri khas Melayu sangat perlu diatur melalui Perda sebagai landasan hukum untuk dapat dilaksanakan pemerintah dan masyarakat.

“Pembangunan di wilayah itu perlu ditata sehingga terlihat indah, tetapi dengan mencerminkan kebudayaan Melayu,” ujar dia, di Kantor DPRD Provinsi Kepri, Senin (26/3/2019).

Nurdin mengatakan, pihaknya sudah memulai program tersebut. "Lihatlah sejumlah bangunan perkantoran sudah berciri khas Melayu," ujarnya.

Ia menambahkan jika Ranperda Bangunan Berciri Khas Melayu selain untuk melestarikan budaya tetapi juga sesuai dengan visi Pemprov Kepri.

"Kita tahu visi Pemprov Kepri itu terwujudnya Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim" ujarnya.

Nurdin mengatakan, keindahan Kepri melalui penataan bangunan perlu dilakukan lebih cepat mengingat saat ini pertumbuhan bangunan perkantoran maupun rumah cukup signifikan.

"Kami bersyukur mendapat perhatian dan dukungan dari DPRD Kepri. Kami berharap mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat," ujar dia.

Nurdin mengatakan, bangunan yang berciri khas Melayu juga sebagai bentuk apresiasi Pemprov Kepri kepada budayawan terdahulu. Para budayawan sudah bersusah payah mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu, karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan melestarikan.

Bangunan berciri khas Melayu diyakininya mampu menarik perhatian wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

"Tentu selain penataan bangunan yang akan terlihat rapi dan indah, juga menarik perhatian wisatawan. Ini sangat baik untuk daerah," ujar dia.

(tan)