Jumaga Tuding Gubernur Asal Tunjuk Jabatan Kadis di Pemprov Kepri

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak. (Foto: Yogi/batamnews)

Tanjungpinang - Kinerja beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri menjadi sorotan di gedung dewan Kepri. Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak pun memandang ada yang salah dari penunjukan pejabat yang dilakukan gubernur.

"Pasti ada yang salah dengan assessment pemprov selama ini, atau jangan-jangan cuma seremonial saja," ujar dia kepada awak media di Dompak, Rabu (20/3/2019).

Beberapa kasus menonjol mulai dari pencopotan Kadis ESDM, Amjon dan Kepala DPM-PTSP, Azman Taufik akibat kasus maladministrasi penerbitan izin pertambangan.

Kemudian, Kepala Dinas Pendidikan, Muhammad Dali yang dinilai memancing guru PNS berunjuk rasa, karena dianggap tidak komunikatif terkait pembayaran tunjangan guru. "Itu sebagian, belum termasuk Kadis lainnya," ujar Jumaga.

Politisi PDIP itu kualitas kerja beberapa Kadis Pemprov Kepri mengecewakan. Ia menilai hal ini berawal dari proses penunjukan sekaligus pengangkatan awal yang dilakukan oleh Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

Jumaga menyarankan ke depan dalam hal mengangkat Kepala Dinas atau pejabat sejenisnya, gubernur harus menerapkan sepenuhnya hasil assessment yang telah diberlakukan.

"Sehingga pejabat yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan ahli di bidangnya masing-masing," ujarnya.

Menurutnya, assessment merupakan suatu proses untuk mengetahui kemampuan seseorang, terhadap suatu kompetisi.

Tidak hanya itu, Politisi PDI Perjuangan itu turut mengkritisi gubernur yang over mengadakan kunjungan kerja ke luar pulau.

Hal itu, menurutnya, menjadi salah satu penyebab kerja para Kadis menjadi kurang maksimal, sebab minimnya pengawasan langsung oleh gubernur.

"Frekuensi ke pulaunya harus dikurangi. Karena bisa diwakili oleh Wakil Gubernur maupun kepala dinas," ungkap Jumaga.

(tan)