Tanjungpinang - Isu tak sedap menghampiri gedung dewan Kepri. Kasus maladministasi izin bauksit yang akhirnya membuat dua kadis di Pemprov Kepri dicopot juga menular ke DPRD Kepri.

Beberapa anggota dewan dikabarkan menerima upeti untuk meloloskan izin bauksit. Kabar berhembus ada kerja sama antara oknum anggota dewan dengan kepala dinas terkait sebelumnya.

Nama Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak juga disebut-sebut sebagai penerima upeti. Bagaimana tanggapan Jumaga?

"Termasuk saya yang dituduh menerima upeti. Jangankan menerima upeti perusahaan yang melakukan tambang, izin tambang apa saja, saya tidak tahu," ujarnya.

Ia menegaskan tidak pernah menerima upeti apapun dari kasus tambang tersebut. Bahkan tuduhan itu membuat Jumaga meminta agar pihak terkait menyelesaikan persoalan kasus tambang hingga ke akar-akarnya.

"Makanya besok akan langsung kita jalin pertemuan, ini harus dituntaskan hingga ke akar-akarnya, jangan sampai hanya pencopotan kadis saja," kata Jumaga.

Jumaga menilai, kasus ini tidak hanya soal pelanggaran administrasi tetapi juga terdapat beberapa hal yang merugikan negara.

"Sudah berapa ribu ton bauksit yang sudah dieksplorasi, Amdalnya bagaimana, kita ingin kasus ini dibuka transparan," kata dia.

Jumaga juga mengaku sudah mengawasi pertambangan tersebut beberapa tahun lalu, tetapi menurutnya OPD Pemerintah Provinsi Kepri tidak responsif.

"Kita sudah minta, Amjon kalau ada perizinan tambang kirimkan duplikat berkasnya kesini biar kita lakukan pengawasan, tetapi tidak ada dikasih, ada yang terselubung kayaknya," kata dia curiga.

(tan)