Batam - Apindo Kepulauan Riau (Kepri) keberatan dengan rencana Gubernur Kepulauan Riau menandatangani Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) di Kepulauan Riau. Gubernur Nurdin berencana akan menandatangani dalam waktu dekat.

"Kami minta Pak Wali Kota dan Pak Gubernur mematuhi aturan yang sdh dikeluarkan sesuai Permenaker No 15 / 2018," ujar Ir Cahya, Ketua Apindo Kepri kepada batamnews.co.id, Sabtu (2/1/2019). 

Menurut Cahya, seharusnya pemerintah mematuhi aturan yang telah dibuat sendiri. 

"Kalau pemerintah sendiri tidak mematuhi aturan, siapa lagi yang mau mematuhi?" katanya.

Cahya mengatakan, masing-masing pihak tidak bisa mengikuti kehendak sendiri. 

"Kalau masing-masing mau pakai cara tersendiri, silakan tanda tangan. Serikat pekerja juga punya hak untuk berdemo, pengusaha juga punya hak untuk tidak bayar dulu, kami akan gugat sampai kemanapun. Apakah ini yang dikehendaki semuanya?" ucap Cahya. 

Cahya mengatakan, Apindo akan menaati jika semua ditentukan sesuai aturan, seperti contohnya penetapan UMK sesuai dengan PP 78/ 2015. "Kami tidak pernah nolak angka UMK, walaupun kami merasa berat, kami tetap menerima dan mematuhi," ucapnya. 

Apindo mengingatkan, untuk apa menetapkan gaji tinggi-tinggi apabila itu di luar kemampuan para pengusaha untuk membayar. Sama saja lagi mengusir investor.  

"Pengusaha lokal tidak akan lari kemana-mana, yang lari itu investor. Tahun ini UMK batam sudah Rp 3.800.000.  Coba cek ke lapangan, saya yakin lebih dari 60 % pengusaha lokal tidak mampu bayar sesuai UMK, tapi pencari kerja tetap berjubel-jubel walaupun tidak dibayar sesuai UMK," katanya. 

Sektor informal seperti  foodcourt, mall-mall, toko-toko semua hanya mampu bayar sekitar 2-2,5 juta, jauh dari UMK. 

"Itu kenyataannya. Saya berharap Pak Wali dan Pak Gubernur melihat ke lapangan, jangan karena diancam demo oleh sekelompok serikat kmdn asal menetapkan UMSK. Ini bisa buat kacau semua," ucapnya.

(snw)