Batam - Ratusan buruh memadati pintu gerbang gedung Graha Kepri, Batam Centre, Jumat (25/1/2019). Mereka menuntut adanya kebijakan Gubernur terkait Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam. Aksi ini dilakukan selama satu setengah jam mulai pukul 10.00- 11.30 WIB. 

Aksi ini merupakan lanjutan aksi sebelumnya yang dilakukan pada 27 Desember 2018 lalu di Disnaker Kota Batam. Mereka minta UMSK segera di SK-kan oleh Gubernur. Tak hanya penetapan UMSK, mereka juga menuntut adanya Pergub yang mengatur terkait UMSK tersebut. Setidaknya menurut mereka ada payung hukum yang lebih kuat untuk mengatur upah sektor buruh. 

Sebelumnya mereka menuding jika Pemprov Kepri lamban dalam menangani keluhan tersebut. Menurut para buruh, keputusan terkait UMSK Gubernur ini tidak hanya hal yang ditunggu oleh buruh, tetapi juga ditunggu oleh pengusaha. 

Ketua Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Batam, Mustofa mengatakan, dirinya masih menunggu kebijakan tersebut. Mereka berharap SK bisa keluar sebelum tanggal 6 Februari. 

Walikota menurutnya sudah mengirim rekomendasi ke Pemprov.  "Kami tentu menghargai niat baik. Janji itu okelah kita terima harapan dari gubernur, tapi kami minta untuk di SK-kan sebelum tanggal 6 Februari," katanya. 

"Gubernur katanya ragu untuk memutuskan ini karena bingung dasar hukumnya. Dari wakil pekerja ini bukan lagi bicara landasan hukum tetapi implementasinya," sebut dia lagi.

Demonstran diminta tertib

Melihat banyaknya massa yang berkumpul, serta aksi yang dilakukan sudah lebih dari satu kali, Kapolresta Barelang, Kombes Pol Hengki meminta demonstran tertib dalam melakukan aksi.

"Memasuki tahun politik saya minta betul untuk dilakukan sesuai aturan dan tidak anarkis," katanya.

Hengki juga berjanji untuk terus membantu menjembatani permasalahan ini ketika ada keluhan dari Serikat buruh.

"Ketika bapak susah untuk berkomunikasi saya yang akan menjembatani  seperti hari ini," ujarnya. 

(das)