Batam - Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepulauan Riau pada bulan Januari 2019 diperkirakan akan mengalami inflasi. Seperti yang terjadi pada bulan Desember 2018 lalu, IHK Kepri mengalami inflasi sebesar 1,15 % (mtm). 

Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi (TPID) Kepri, Gusti Raizal Eka Putra mengatakan beberapa potensi risiko pendorong di Kepri antara lain angin musim utara yang sedang berlangsung menyebabkan gelombang tinggi yang dapat mengakibatkan terhambatnya jalur distribusi dari dan ke wilayah Kepri.

"Cuaca juga dapat memicu kelangkaan pasokan ikan laut karena terbatasnya aktivitas nelayan sehingga harga ikan laut meningkat," ujar Gusti, Senin (7/1/2019). 

Kemudian potensi inflasi pada kelompok bahan makanan yang disebabkan oleh terbatasnya pasokan akibat curah hujan yang tinggi pada awal tahun, sehingga dapat merusak tanaman pangan. 

Potensi kenaikan harga beras seiring dengan masih berlangsungnya musim tanam namun belum memasuki musim panen (Februari/Maret) juga dapat memicu kelangkaan pasokan beras.

"Serta rencana Pemerintah untuk menaikan tarif batas bawah komoditas angkutan udara dapat memberikan tekanan pada inflasi pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan; dan juga penyesuaian upah pada awal tahun dapat memicu inflasi pada kelompok inti," katanya. 

Untuk pengendalian inflasi ke depan, sejalan dengan langkah pengendalian inflasi yang dilakukan pada tahun 2018, telah dilakukan kebijakan 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif) sesuai dengan pokok arahan pengendalian inflasi nasional. 

"Pengendalian inflasi 2019 tetap akan difokuskan untuk meneruskan kebijakan 4K dengan beberapa rekomendasi," ucapnya.

Upaya keterjangkauan harga dilakukan dengan penyelenggaraan kegiatan pasar murah, pelaksanaan kegiatan sidak pasar, mendorong perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pembuatan mapping produksi komoditas bahan pangan.

Serta, meningkatkan koordinasi dengan kantor cabang maskapai penerbangan yang ada di wilayah Kepri sebagai langkah mengendalikan tarif angkutan udara

Kemudian terkait ketersediaan pasokan dilakukan dengan pelaksanaan operasi pasar dengan melibatkan Perum Bulog dan distributor, melakukan pemantauan pasokan bahan makanan secara berkala bekerjasama dengan Satgas Pangan. Dan mendorong  Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk pemenuhan kebutuhan komoditas utama penyumbang inflasi.

Untuk kelancaraan distribusi dilakukan dengan mempercepat implementasi pembangunan Pasar Induk di Kota Batam dan Kab/Kota lainnya termasuk pengembangan pelabuhan, mendorong perluasan implementasi Rumah Pangan Kita dan e-warong. 

Serta, menjaga kelancaran arus bongkar muat dan distribusi untuk bahan pangan dan mendorong percepatan realisasi trayek kapal roro dari Kuala Tungkal ke Batam. 

"Komunikasi efektif dilakukan kepada masyarakat melalui media, himbauan kepada masyarakat untuk berbelanja bijak sesuai kebutuhan pada momen hari raya besar keagamaan," kata kepala Bank Indonesia perwakilan Kepri tersebut. 

(ret)