BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Kunjungan kerja (kunker) fiktif dan mark up anggaran kunker di DPRD Batam ternyata bukan hal baru. Korupsi yang dilakukan secara sistematis itu diduga sudah terjadi sejak tahun 2012 lalu.

"Cara yang dipakai cukup sistematis," ujar Tain Komari, mantan staf ahli DPRD Batam kepada Batamnews.co.id, belum lama ini.

"Waktu saya jadi staf di DPRD Batam, jika ada kunjungan ke luar kota, saya hanya akan disodori tiket perjalanan kosong. Di tiket itu tidak tertera berapa ongkosnya," kata Tain yang juga Ketua Presidium Kodat 86 itu.

Tain menyebutkan, biaya perjalanan dinas di DPRD Batam yang angkanya mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun tidak pernah bersisa.

"Tiket pesawat merupakan yang paling banyak dimark-up. Soalnya biaya yang dimasukkan ke dalam pencatatan, berdasarkan tagihan dari travel bukan biaya sesungguhnya. Makanya banyak anggota dewan sekarang yang buka usaha travel. Dari tagihan travel itulah ada mark-up biaya yang tidak tanggung-tanggung," sambung Tain.

Ia menyebutkan, ada juga terjadi tagihan travel masuk tapi sebenarnya tidak pernah ada perjalanan dinas sama sekali. "Kalau jaksa sungguh-sungguh menyelidiki kasus ini pasti ketahuan siapa saja yang bermain. Ini sudah masuk kategori korupsi,' ujarnya.

Ia menyebutkan, beberapa anggota dewan periode sebelumnya tahu persis mengenai modus yang dipakai untuk mengeruk uang dengan kunjungan kerja tersebut.

Sementara, pihak Kejari Batam belum memberikan keterangan terkait pemeriksaan tersebut.
"Saya belum berani statemen karena pemeriksaan belum selesai, Marzuki masih di dalam ruangan," ujar Kasi Pidsus Kejari Batam Tengku Firdaus di sela-sela pemeriksaan, Senin (25/5/2015).

Firdaus mengatakan, Marzuki diperiksa bersama tiga orang stafnya terkait kunjungan kerja (kunker) fiktif yang dilakukan oleh DPRD Kota Batam.

Marzuki tidak bersedia memberikan keterangan saat ditanyai wartawan begitu keluar dari ruang pemeriksaan Kejari Batam. "Tidak ada apa-apa," ujarnya sambil bergegas menuju mobilnya.

(ind)