Batam - Program Percepatan Infrastuktur Kelurahan (PIK) menjadi sorotan anggota DPRD dalam laporan reses. Program ini banyak dilaporkan masyarakat saat legislatif menjaring aspirasi.

“Banyak laporan kami terima, kalau program PIK terkesan asal dibangun tanpa memperhatikan kualitas dan mutu. Bahkan yang paling ironisnya ada yang akan dibangun pada last time," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan Sugito dalam rapat paripurna laporan reses, Kamis (6/12/2018). 

Pada fraksi lain juga menyoroti hal yang sama, seperti yang disampaikan Sekretaris Fraksi PKS, Rohaizat. Program PIK seharusnya memperhatikan mutu, kualitas dan ketepatan waktu dalam pengerjaannya.

Pihaknya mendorong Pemko Batam agar terus meningkatkan pengawasan di lapangan. Karena dari laporan masyarakat diketahui pembangunan infrastruktur kualitasnya cukup jelek dan tidak rapi sehingga terkesan seperti proyek kejar tayang dan asal-asalan. 

"Sehingga hal ini tidak terjadi lagi di tahun berikutnya," kata Rohaizat.

Selain infrastruktur, laporan yang dari masyarakat juga diterima dewan yaitu meminta pemerintah menekan kenaikan harga sembako khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru. 

Masyarakat juga menyampaikan supaya pemerintah daerah melakukan pengawasan harga dan persedian barang.

“Akses pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian masyarakat. Dimana, dengan terus berkembangnya Kota Batam dan berkembangnya perumahan, tentu juga harus diikuti dengan penambahan dan perbaikan fasilitas gedung Pelayanan Terpadu (Posyandu),” katanya. 

Penambahan fasilitas Posyandu di beberapa tempat diharapkan juga menjadi prioritas pemerintah daerah. 

Di tempat yang sama, Fraksi Gerindra menyoroti pembangunan baru mupun perbaikan jalan rusak pada segala jenis jalan di seluruh wilayah Batam. Fraksi Gerindra juga menilai hingga saat ini banyak keluhan masyarakaat terkait belum terealisasinya pembangunan 
infrastuktur tersebut. 

"Kami meminta perhatian Wali Kota memperhatikan permasalahan ini," kata Ketua Fraksi Gerindra Harmidi Umar Husein.

Paripurna Hasil Laporan reses dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Batam Helmy Hemilton dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad. 

"Kita harapkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang disampaikan lewat reses ini ditindaklanjuti pemerintah," kata Helmy.

(ret)