Batam - Pengurusan perizinan ditengarai rawan terjadi suap. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para kepala daerah dan perangkatnya jangan sampai terlibat dalam praktik suap ini.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan ketika meresmikan aplikasi perpajakan online yang diikuti oleh seluruh kepala daerah dari Kepri dan kawasan Sumatera di Planet Holiday Batam, Rabu (28/11/2018).

"Jangan pernah terima apapun untuk kepentingan pribadi," ujar Basaria mengingatkan. 

Terlihat tamu undangan yang hadir terdiam dan mendengarkan penyampaian Basaria dengan seksama. 

Basaria mengatakan, KPK sedang fokus penanganan kasus perizinan. Pasalnya dari seluruh kasus yang ditangani KPK, 80 persen merupakan persoalan suap perizinan. "Persoalan ini juga menjadi perhatian bapak Jokowi," katanya. 

"Jadi pejabat harus hati hati dengan hal ini," imbuh inspektur jenderal polisi purnawirawan itu.

Basaria melanjutkan, apalagi pulau Batam merupakan kawasan yang berada di daerah perbatasan. "Memang survei kita, Kepri integritas cukup rendah, tetapi itu bisa diperbaiki," katanya. 

Gubernur Nurdin Basirun menegaskan, pihaknya sudah melakukan apa yang diinginkan KPK sejak lama. Bahkan sebelum peringatan itu disampaikan KPK. 

"Kita sudah melakukannya (perbaikan), memang kalau tidak dimintapun kita sudah lakukan," katanya.

Hasil survei KPK 2017 lalu menepatkan Provinsi Kepri urutan ke tiga integritas paling rendah. Kondisi tersebut disinyalir akibat banyaknya praktik suap yang terjadi. 

Selain kasus perizinan, yang menjadi perhatian KPK adalah keuangan negara, penegakan hukum dan reformasi birokrasi. 

(tan)