Batam - Hasil survei penilaian integritas KPK 2017 menempatkan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berada pada posisi tiga besar provinsi dengan nilai terendah dari 15 provinsi. Pemicunya karena ada kasus suap yang banyak terjadi. 

Wakil Ketua KPK RI, Basaria Panjaitan mengatakan bahwa survei yang dilakukan tersebut untuk menilai para pejabat penyelenggara sudah benar atau belum dalam menjalankan tugasnya. Namun hal itu tidak bisa menjadi tolok ukur.

“Belum tentu itu menjadi tolok ukur, tetapi apakah harus dibenahi? Tentunya ada,” ujar Basaria usai meluncurkan implementasi sistem monitoring pajak online di Planet Holiday Hotel, Batam, Kepri, Rabu (28/11/2018). 

Dalam strategi nasional pencegahan korupsi, ada tiga fokus yaitu dalam 3 hal seperti perizinan dan tata niaga, fokus keuangan negara dan penegakan hukum reformasi birokrasi. 

“Kenapa perizinan dan tata niaga menjadi point pertama karena hampir seluruh penanganan KPK khususnya OTT itu 80 persen adalah berbicara perizinan,” kata dia.

Basaria mengingatkan agar para gubernur dan wali kota atau bupati yang segera dilantik harus hati-hati, karena modusnya sejak awal adalah bentuk suap. Baik ketika sebelum perizinan itu keluar ataupun setelah perizinan keluar. 

“Kalau mau membangun daerah, bisa difasilitasi CSR perusahaan, itu lebih baik,” jelasnya. 

Lalu terkait pendapatan daerah, menurutnya banyak yang perlu dibenahi, salah satunya mengoptimalkan pendapatan pajak hotel dan restoran. Karena permasalahan itu terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. 

“Secara transparan bisa dipantau secara real time, itu tujuan utama, apakah berkembang ke lainnya, semua pajak kita harap online, tetapi tentu tak semudah membuat sistem, mengubah pola cara-cara pengusaha,” jelasnya. 

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan bahwa pihaknya akan menjadikan acuan hasil survei integritas tersebut. 

“Pastinya itu menjadi acuan, kita tidak ingin lagi mendapat penilaian tersebut,” ujar Nurdin.

(ret)